Raperda Tata Kelola Pasar Rakyat Memerlukan Analisa Kondisi Ekonomi Masyarakat

oleh -232 views

SUKABUMI,-Fraksi Hati Nurani Rakyat  (Hanura) Kabupaten Sukabumi meminta kejelasan hukum terkait  Rancangan Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pasar Rakyat yang telah disampaikan oleh Bupati pada beberapa waktu lalu

Sekretaris Fraksi Hanura Topik Surahman menyebutkan bahwa Tata Kelola Pasar Rakyat memerlukan Analisa kondisi ekonomi masyarakat, karena keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM harus memperhatikan struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian dan pendidikan, serta tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga.

“Apakah Raperda ini bisa melindungi serta berdampak terhadap usaha rakyat kecil atau tidak?? Karena kita ketahui bersama, saat ini kita dihadapkan pada ekonomi pasar bebas yang menyebabkan usaha rakyat kecil akan kalah oleh pemodal besar,  lalu sejauhmana kinerja Pemerintah Daerah dalam mengatasi problematika pembangunan minimarket dalam menstabilkan perekonomian masyarakat,” tuturnya saat menyampaikan pandangan umum fraksi di Malaysia paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, baru baru ini. 

Baca Juga  Satpol PP Kota Bogor Relokasi Puluhan PKL di Suryakencana

Menurutnya jika perda tersebut disyahkan, langkah apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah untuk penanganan maraknya toko modern. Apakah dalam pengurusan perijinan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak, kemudian  apakah radius jarak Pasar Rakyat atau tradisional dengan minimarket sudah diperhatikan.

“Kami, Fraksi HANURA menyarankan Pemerintah Daerah dapat mengatur tentang keadilan harga jual untuk menciptakan persaingan sehat antara Pasar Swasta dengan pasar Rakyat. Kami juga meminta ketentuan tentang jarak antara Pasar Swasta dan Pasar Rakyat diatur dalam Raperda,” jelaskan

Sebab Taopik menilai Tata Kelola Pasar Rakyat  sejatinya  bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan. 

Baca Juga  Plt.Bupati Cianjur Kunjungi Pompes Al-Muthma’innah

“Ya intinya Raperda ini nantinya diharapkan bisa mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat atau Tradisional,” jelasnya.

Karena berdasarkan amanat perundang-undangan bahwa Perlindungan Pasar Rakyat dan penataan pasar modern dilaksanakan berdasarkan azas kemanusian, keadilan, kebersamaan kedudukan dan kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, serta kujujuran usaha dalam persaingan yang sehat. (Mawan/Sutisna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *