ABPEDNAS Minta Bupati Sukabumi Naikkan Tunjangan BPD

oleh -850 views


TRANSMETRO.SUKABUMI
, – Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa memiliki hak keuangan yang dibayarkan setiap bulan berupa penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan. Sementara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak keuangan berbentuk tunjangan tanpa siltap

Hal itu disampaikan ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) DPC Sukabumi Sulaeman Daroni, saat Silaturahmi dengan para anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD) se-kabupaten Sukabumi, di aula kantor Desa warnajati, Kecamatan Cibadak, rabu (25/12/2019).

Sulaeman mengatakan, selama ini sesuai Perbup 114 siltap kades sebesar Rp3 juta, sekdes Rp2.100.000. kaur/seksi dan kadus Rp1.500.000. Sedangkan tunjangan untuk kades Rp300 ribu, sekdes Rp210 ribu, kaur/seksi dan kadus Rp150 Ribu.

“Sehingga keseluruhan siltap dan tunjangan yang diterima setiap bulan adalah kades Rp3.300.000, sekdes Rp2.310.000, kaur/seksi dan kadus Rp1.650.000. Sementara untuk BPD tunjangan yang diterima setiap bulan yakni untuk Rp300 ribu untuk ketua, wakil ketua dan sekretaris masing-masing Rp275 ribu serta anggota hanya Rp250 ribu,” jelasnya.

Namun, kata Sulaeman, secara kepastian dengan diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua PP Nomor 43 Tahun 2014, maka siltap dan tunjangan kades beserta perangkat desa mengalami kenaikan.

Sulaeman menjelaskan, dalam PP tersebut besaran siltap sudah disebutkan besarannya, yakni untuk siltap kades per bulannya paling sedikit Rp2,426,640 atau setara 120 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II a, sekdes Rp2.224.420 atau setara 110 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang Il a, dan untuk kaur/seksi serta kadus Rp2.022.200 atau setara 100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II a.

“Besaran siltap itu harus sudah ditetapkan oleh bupati melalui Perbup dan diterimakan paling lambat mulai Januari 2020 sesuai batas yang ditentukan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019. Maka saya minta tunjangan kades dan perangkat desa tidak perlu diubah apalagi dikurangi,”kata Sulaeman.

“Karena disukabumi, nilai Siltap sudah terlebih dahulu di tetapkan lebih besar dari amanat PP 11 tahun 2019, dan itu untuk kesejahteraan aparat pemerintah desa karena mereka adalah unjuk tombak pemerintahan,” sambungnya.

Sulaeman juga mengungkapkan, keseluruhan pendapatan dari siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa sudah cukup besar yang diterima setiap bulannya, Menurutnya, nilai itu adalah hak mereka lantaran memang pantas mendapatkannya.

Dari pendapatan kades dan perangkat desa yang mengalami penambahan, maka tentu harus diiringi oleh kenaikan tunjangan BPD.

“Akan benar-benar tidak adil jika kadus saja per bulannya memiliki pendapatan Rp1.650.000 sedangkan anggota BPD tetap masih Rp300 ribu per bulan. BPD itu adalah lembaga representasi rakyat desa yang tugas dan fungsinya strategis yaitu menjalankan fungsi pembentukan Perdes dan fungsi pengawasan mirip dengan DPR RI maupun DPRD. Yang membedakannya hanya lah soal jenjang, DPR RI di tingkat pusat, DPRD di tingkat daerah dan BPD di tingkat desa,” paparnya.

“Jika penghasilan anggota BPD rendah, maka anggota BPD tidak fokus untuk kerja, akibatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa akan ikut lemah yang pada ujungnya akan merugikan masyarakat desa yang diwakilinya,” lanjut dia.

Dikatakan Sulaeman, selama ini hak keuangan lembaga perwakilan selalu disetarakan dengan hak keuangan penyelenggara pemerintahan. Misalnya dalam perundangan- undangan ditentukan bahwa uang representasi atau gaji pokok, ataupun siltap ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur, sedangkan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara gaji pokok bupati.

Gambaran itu bahwa lembaga perwakilan tidak bisa dipandang sebelah mata, namun tetap harus diperlakukan sama. Sehingga jika melihat pendapatan kades setelah penerapan PP No. 11 Tahun 2019 yang keseluruhannya tentunya ada peningkatan.

Sedangkan dibandingkan dengan ketua BPD hanya Rp300 ribu, atau kadus Rp1.650.200. Sedangkan untuk anggota BPD hanya Rp300 ribu, maka yang nampak adalah kesenjangan dan ketidakadilan.

“Untuk itu saya meminta bupati ikut menaikkan tunjangan ketua dan anggota secara berjenjang bisa mengambil patokan siltap kades,” harapnya.

Selanjutnya untuk wakil ketua dan sekretaris BPD sebesar 80 persen dari tunjangan ketua dan untuk anggota BPD sebesar 70 persen dari tunjangan ketua. Dengan begitu akan tampak adil distribusi pendapatan untuk kades, perangkat desa dan BPD.

Dari sisi regulasi, ditambahkan Sulaeman, sangat mendukung, dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) PP 43 Tahun 2014 disebutkan pemda mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. Kemudian pada ayat (2) disebutkan ADD paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.

“Dari ketentuan tersebut terlihat frasa yang digunakan adalah “paling sedikit”, artinya untuk penambahan ADD sangat terbuka bahkan tidak ada batasan teratas atau tak terhingga,” ujar dia.

“Keputusan ada pada tangan bupati sebagai orang yang diberikan delegasi dan wewenang oleh perundang-undangan untuk menentukan besaran siltap, tunjangan dan alokasi anggaran untuk itu. Sepanjang bupati berkeinganan, maka itu akan mudah diwujudkan.

Sulaeman meminta bupati serius dan sungguh-sungguh mengurus kenaikan siltap kades dan perangkat desa serta tunjangan BPD dengan menambah anggaran ADD pada APBD 2020 agar pada Januari 2020 kenaikan itu sudah bisa dinikmati.

“Ingat dalam tahun politik ini bupati harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat desa sehingga dapat menaikkan simpati. Jika tidak, maka khawatirnya ini akan berimbas terhadap dukungan politik kepada bupati sebagai petahana dalam kontestasi Pilkada 2020,” pungkasnya.

Reporter : Ade S

Redaktur : Hepie H

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *