Bupati Rekomendasikan UPK ex PNPM Mandiri Brantas ‘Bank Emok’

oleh -333 views

Foto : Bupati Sukabumi Marwan Hamami

SUKABUMITRANSMETRO.ID, – Bupati Sukabumi Marwan Hamami, akhirnya merekomendasikan Unit Pengelola Kegiatan ( UPK) ex Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri) untuk memberantas persoalan ‘Bank Emok’.

“Saat ini kita (Pemkab Sukabumi,red) mulai melakukan penataan terhadap Unit UPK ex PNPM sebagai upaya menyingkapi persoalan pinjaman secara berkelompok (group lender),”kata Marwan, saat ditemui usai membuka pelatihan bagi para calon kades terpilih di Yon Armed 13 Nanggala, Senin (9/12/2019).

Dijelaskan Marwan, UPK ini harus bisa memberantas Bank Emok, kalau masyarakat mau pinjam uang sok ke UPK aja, “Bank emok 11 persen bari di udag-udag ( di kejar kejar oleh penagih), tapi kalau di UPK bunganya cuma 2 persen” jelssnya.

Menurut Marwan, dalam praktek ‘Bank Emok’ biasanya dilakukan dengan cara mendatangi warga dengan sasaran rata-rata ibu-ibu berkumpul di salah satu rumah warga sambil emok (cara duduk perempuan dalam bahasa Sunda).

“Memang keberadaan Bank emok cukup berkembang dibeberapa wilayah Kabupaten Sukabumi, Model pinjaman berkelompok ini memiliki sistem pembayaran pinjaman secara tangung renteng,” terangnya.

Dalam pengembaliannya, setiap anggota kelompok diwajibkan menutupi atau membantu anggota lain yang kesulitan dalam pengembalian pinjaman, “Tak jarang polanya itu membuat setiap anggota kelompok timbul perpecahan dan perselisihan,” jelasnya

Makanya, untuk menyikapi hal tersebut saya Bupati Sukabumi, menyatakan agar mulai melakukan penataan UPK ex PNPM Mandiri. Karena hal inibsebagai upaya untuk meminimalisir kegiatan Bank Emok melalui Dana Bergulir Masyarakat (DBM) yang dikelola UPK yang salah satu fungsinya harus mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.

“UPK inipun akan bertugas melakukan penanganan kemacetan pembayaran, namun pada UPK ini tidak melakukan pemaksaan bahkan pengikatan berupa jaminan namun atas kesadaran,” tegasnya.

Selain itu, tanbah Marwan, saat ini Kabupaten Sukabumi telah memiliki formulasi melalui penguatan program zakat infak dan shodakoh (ZIS).

“Masyarakat sudah dihimbau untuk membantu saudara-saudaranya lewat ZIS. Teknisnya, masyarakat yang mengelola dan diserahkan ke BAZ,” katanya.

“Kalau ini sudah dikelola melalui satu wadah, sambung Marwan, saya yakin permasalahan sosial ini bisa tertangani,” sambungnya.

Ditambahkan Marwan, saat ini di masyarakat masih ada pemahaman bahwa pengelolaan ZIS dikelola di lingkungan masyarakat dan dibagikan langsung dilingkungan itu secara langsung tanpa dikelola oleh BAZ, “Kalau seperti itu yang ada hanya di seputar itu saja, sementara masyarakat harus memahami bahwa Sukabumi itu luas” tambahnya.

Diakui Marwan, meski pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk apapun namun jika kesadaran masyarakat masih kurang maka akan sulit. “Diperlukan kesadaran dan upaya bersama dalam mengelola zakat infak shodaqoh melalui BAZ,” tutupnya.

Reporter : Ade Sutisna

Editing : Ade Sutisna

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *