Balad Pamijahan ‘Ontrog’ DPMD Tuntut 100% Bonus Produksi

oleh -217 views

BOGOR.TRANSMETRO.-Sejumlah warga mengatasnamakan Balad (Pasukan-Red) Pamijahan ‘mengontrog’ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Cibinong Bogor pada Kamis (16/01/2020) lalu,

mereka menuntut 100 prosen Bonus Produksi dikembalikn kepada warga Pamijahan. Perwakilan Balad Pamijahan yang sempat tertahan tidak bisa masuk ke dalam area DPMD karena pagar digembok,

Akhirnya diterima langsung oleh Ade Jaya Munadi selaku Kepala Dinas (Kadis) didampingi Adi Hendriyana selaku Sekretaris Dinas (Sekdis) dan jajaran DPMD di ruang rapat DPMD.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Taufan Vinaya meminta pihak Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) untuk mengembalikan 100 prosen hak warga Pamijahan berupa Bonus Produksi (BP) dari Pt Star Energy.

“BP itu adalah hak mutlak warga Pamijahan, sehingga kami meminta pihak Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) untuk mengembalikan 100 prosen kepada warga Pamijahan, karena pembagian 60 prosen untuk Pemkab dan 40 prosen untuk warga Pamijahan merupakan pengkhianatan terhadap Warga Pamijahan,” ungkap Ali Taufan.

“Biarkan BP dikelola oleh Pemdes di Pamijahan, berikan kepercayaan terhadap Kepala Desa untuk melakukan pengelolaan dana BP tersebut,” pinta Ali

Selain dana Bp, Exponen Aktivis 98 tersebut mengutuk keras terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum DPMD.

“Mulai hari ini, saya tegaskan kepada Dinas DPMD agar tidak ada lagi Pungli terhadap para Kepala Desa di Kecamatan Pamijahan maupun di Kecamatan lain di Kabupaten Bogor, karena adanya Pungli rersebut akan menjadi salah satu alasan para Kepala Desa melakukan korupsi. Kalau tidak ada uang pelicin, kalau tidak ada amplop, program dari Kepala Desa disendat dan dipersulit,” ungkap Ali Taufan.

“Jangan seperti itu lah Pak, karena ketika hal itu dilakukan, kalian sama saja dengan mempersulit masyarakat desa. Saya sudah menyampaikan masalah Ini dari zaman Kang Deni masih menjadi Kepala Dinas, dan kalau ke depan ini masih terjadi, saya akan sampaikan masalah ini langsung ke Wakil Kementrian Desa,” tambah Ali Taufan.

Menanggapi hal tersebut, Ade Jaya Munadi selaku Kepala Dinas PMD menyampaikan pihaknya telah mencatan dan menampung semua aspirasi tersebut untuk jadikan bahan evaluasi untuk ke depannya.
Kita akan Upayakan Ke depannya bisa 80 prosen minimal 60 Persen untuk desa.

Terkait adanya dugaan Pungli, Kadis yang baru menjabat beberapa bulan di DPMD tersebut berjanji akan mengevaluasi dan menertibkan jajaran di bawahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menjelang ahir acara, Ade Jaya meminta alangkah lebih baik lagi apabila aspirasi diberikan secara tertulis agar lebih mudah dan tidak salah persepsi dalam mengevaluasi serta mengkoordinasikannya dengan pihak lain termasuk di dalam jajarannya.

Reporter : Eldi
Redaktur : Didi S.

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *