AMUK: Jangan ada Monopoli, BPNT Harus Jadi Ruang,: Pemberdayaan Potensi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

oleh -358 views

Laporan Reporter : Ucu Permana

BOGOR.TRANSMETRO,-Pemerintah Pusat melalui Kemensos menambah nilai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per-kepala keluarga (KK) penerima manfaat untuk jangka waktu enam bulan terkait pandemi Virus Corona.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masuk mestinya bisa dijadikan sarana dan ruang untuk mengoptimalkan pemberdayaan berbagai potensi sumber daya lokal, Khususnya di Kecamatan Pamijahan.

Pasalnya tiap bulan, perputaran uang yang beredar di wilayah tersebut, terhitung dalam jumlah yang luar biasa, dan harus dibelanjakan habis oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui agen dan pemasok atau penyuplai komoditas pangan (E-Warung) yang telah ditetapkan jenisnya.

Kordinator Aliansi Mahasiswa Untuk Kedaulatan (AMUK) Pamijahan, Imam M Ibrahim mengatakan, “Jika perputaran dana dari BPNT bisa diarahkan untuk memberdayakan potensi ekonomi dan masyarakat lokal, banyak manfaat yang bisa diterima masyarakat, diluar KPM.

“Misalnya untuk penyediaan bahan pangan dengan unsur Karbohidrat, Protein Nabati, Protein Hewani, dan Buah kan bisa merangkul para Kelompok tani, Kelompok Peternak dan UMKM setempat di kecamatan atau di desa yang memiliki potensi. Ini agen (E-warung) punya kewenangan untuk merangkul dan bekerja sama dengan mereka serta difasilitasi dan dimonitoring oleh pemerintah,” katanya.

Kerjasama Selain itu, katanya, untuk pendistribusian bisa bekerjasama dengan pedagang-pedagang lokal atau UMKM di Desa, jangan juga di Monopoli Semua oleh perusahaan atau pihak tertentu.

Bahkan Badan Usaha Milik Desa juga bisa ikut andil dalam menyuplai bahan pangan yang dibutuhkan. Jadi Program BPNT ini bila dicermati sangat bisa menggerakan beberapa sektor,

karena bisa menggerakan Ekonomi masyarakat dan Menekan Gejolak inflasi di Masyarakat, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui

“Ini ada perputaran uang tiap bulan yang jumlahnya lumayan besar, kalau BUMDES yang jelas-jelas milik pemdes bisa diberdayakan ikut serta dalam pendistribusian, kan ada manfaat yang bisa diambil untuk tambahan pendapatan,

Yang penting semangatnya adalah pemberdayaan ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Desa, bukan Monopoli dan Bisnis Semata,” tandas Aktivis Mahasiswa dari Pamijahan ini.

Model pemberdayaan potensi lokal, menurut Sekretaris Umum Aliansi Mahasiswa Untuk Kedaulatan (AMUK) Pamijahan, Dede Ismatullah, di antaranya bisa melibatkan Tim Koordinasi Bantuan Pangan Kecamatan, dan TKSK.

Pihak Desa juga bisa masuk dalam koordinasi perencanaan untuk mengangkat berbagai potensi lokal yang ada. “Koordinator kecamatan dan TKSK bisa berkoordinasi dengan kades-kades atau lurah,

misalnya ke depan ada peluang untuk memasok bahan pangan seperti sayuran, kan petani setempat bisa menanam dulu. Karena pasarnya sudah jelas , yakni KPM, yang juga warganya,” saran Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang ini.

Dalam evaluasi berikutnya, kata dia, AMUK Pamijahan akan memberikan masukan kepada Stake Holder yang ada di Pamijahan untuk melangkah ke arah tersebut.

Ditambah kondisi Wabah Corona saat ini yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang terkena PHK, dan warga yang Kehilangan Mata pencaharian,

“BPNT Ini nilai manfaatnya luar biasa kalau Masyarakat Kecamatan Pamijahan yang sebagian besar juga pedagang, petani dan peternak diarahkan juga untuk menanam sayuran atau bahan pangan yang ditentukan ini.

Serta bisa juga memberdayakan Pemuda yang kehilangan kerja karena adanya Pandemi COVID 19 ini, jadi ibaratnya Rakyat bisa menerima manfaat ganda,”

maka Pihak Pemerintah Kecamatan Pamijahan dan TKSK Pamijahan kami harap bisa serius dan punya itikad baik agar program BPNT Bisa terlaksana sebagai mana mestinya, dan yang paling penting mengedepankan Kearifan Lokal katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, tinggal didampingi dan dibimbing dengan melibatkan Pemerintah Desa dan OKP Setempat.

“Kalau ini berjalan, setahun ke depan hasil dari konsep pemberdayaan dari program BPNT ini bisa dilihat hasilnya. Kalau sekarang kan,

KPM yang penting bisa membelanjakan jatah Rp 200.000 per bulan, kemudian bahan pangan disediakan pihak lain, seperti Perusahaan pemasok atau penyuplai yang lebih banyak orientasi bisnis.

BPNT harus jadi ruang untuk pemberdayaan potensi masyarakat berbasis kearifan lokal, dan Kami sangat menentang keras dan akan melaporkan bila ada Praktek-Praktek Monopoli oleh perusahaan maupun pihak tertentu di program BPNT ini” tandas Dede Ismatullah yang akrab disapa ismet.

Editing. : Yudhiestira Nugraha

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *