Video viral, Protes, Kades Desa Ciwaru, Terkait Carut Marut Databese Bantuan, Ditanggapi, DPRD dan Wakil Bupati

oleh -235 views

Viral Video Protes Kades Ciwaru Terkait Database Penerima Bantuan, Mendapat Tanggapan Dua Pejabat Teras Kabupaten Sukabumi

SUKABUMI.TRANSMETRO,-Menanggapi video viral Kepala Desa (Kades) Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, Taopik Guntur Rochmi, terkait amburadulnya Database bantuan program Pusat, Provinsi dan Kabupaten, di Sukabumi, Jawa Barat.

Baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain-lain, ditengah pandemik corona virus dissease 2019 atau Covid-19.

Video viral yang berdurasi, sekitar 7.24 menit tersebut, diunggah dari media sosial facebook dan whatsApp, pada Rabu (22/04/20) kemarin.

Yang berisikan carut marutnya hasil pendataan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan, disebut Opik.

Pada video protesnya itu yang ditujukan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, yang di unggah lewat account face book dan WhatsApp sempat viral.

Berita itu mendapatkan tanggapan dari Wakil Bupati Sukabumi, H. Adjo Sardjono, melalui pesan WhatsApp, Jum’at (24/04/20),

dengan adanya bentuk protes ini, agar menjadi bahan evaluasi dan konsolidasi bagi dinas terkait.

Usul perbaikan Base Data Terpadu (BDT) berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, tiap tahun dikirim ke Kementrian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kementrian (Pusdatin),

Tetapi realisasinya masih data lama yang keluar dalam bentuk program- nya, mudah-mudahan dengan adanya Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) bisa ada perbaikan, harapnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, yang juga anggota Komisi 1, DPRD, H. Badri Suhendi, merespon atas protes Kepala Desa Ciwaru tersebut.

Ini saya yakin merupakan fakta dan memiliki data yang akurat,karena beliau merupakan kepala Desa yang tahu dan faham kondisi di masyarakat.

Bagai mana program itu digulirkan, saya kira ini merupakan masukan yang paling baik, agar Pemerintah dapat menyempurnakan aturan teknis dan sistem dalam menyalurankan bantuan tersebut.

Badri lebih menyarankan, sebaiknya Dinas membuat langkah untuk evaluasi dan inventalisir, seperti apa kejadian-kejadian pemberian program yang dianggap tidak tepat sasaran dan salah dalam penanganannya.

Tentu ini harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kelurahan dan desa, sarannya.

Reporter : Sopandi

Redaktur: Hepie H

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *