Pemerintah Kecamatan Cigombong Gelar Zoom Meeting Sosialisasi MPAK

oleh -103 views

Bogor – Pemerintah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menggelar acara Zoom Meeting Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) pada Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor tahun 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dan diikuti oleh para camat dan kades se kabupaten bogor, juga diikuti oleh Plt. Camat Cigombong dan seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Cigombong.

Plt Camat Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat mengatakan kegiatan ini dimaksudkan guna mengajak seluruh Kepala Desa yang terlibat langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19 untuk duduk berdiskusi bertukar pikiran dalam Sosialisasi MPAK yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

“Sosialisasi ini sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan yakni membentuk komunitas Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi. Lebih intensif lagi nanti ada pembahasan melalui sarana yang akan dibentuk dalam grup diskusi,” ungkap Asep.

Selain penting dilakukan, kata Asep, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk meminimalkan resiko terjadinya korupsi di pemerintah desa, termasuk kepala desa harus sudah dapat memitigasi bakal terjadinya kesalahan agar segala bentuk pertanggungjawaban keuangan bersifat akuntabel. Terutama berkenan dengan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

“Kerawanan penyimpangan dana itu kan bisa terjadi, entah diduga melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa, penyaluran berbagai bentuk bantuan dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19, sampai kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, definisi korupsi sendiri adalah merupakan tindakan yang dilakukan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Karena itu, dirinya meminta setelah mengikuti kegiatan ini para kades memahami resiko kebencanaan terkait penanganan bencana wabah Covid-19. Termasuk didalamnya yaitu soal penggunaan dana desa (DD) dalam penanganan Covid-19 serta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid 19 di desa masing-masing.

“Saya berharap, para kades mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik oleh aturan Kementerian terkait, juga Peraturan Bupati (Perbup) Bogor agar nantinya tidak mendapat masalah dalam pertanggungjawaban laporan keuangan,” terangnya.

Reporter : Linda Herlina

Redaktur : Hepie H

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *