Langgar Tiga Perda, PT. Wan Shi Da Bakal Ditutup.

oleh -59 views

SUKABUMI TRANSMETRO.ID,- Persoalan PT Wan Shi Da Indonesia yang berada di Kampung Cibuntu, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, terus berlanjut. Bagaimana tidak, perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan batu kapur itu, telah melakukan banyak pelanggaran legalitas perizinan.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalil Abdillah mengatakan, dalam menyikapi persoalan perusahaan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi telah mengundang PT Wan Shi Da Indonesia ke Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, untuk dilakukan pemeriksaan soal legalitas perusahaannya Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi dan Satpol PP Kabupaten Sukabumi.

“Dalam pertemuan itu, kami menemukan secara jelas, bahwa pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran tiga Perda dan Perundang-undangan, “kata Jalil, seperti dikutip transmetro.id, dari laman Radarsukabumi.com. “Jum’at (28/08/20).

Ketiga Perundang-undangan dan Perda tersebut, sambung Jalil, PT Wan Shi Da Indonesia telah melakukan pelanggaran.

Seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. “Dalam undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa galian tambang batu kapur itu harus memiliki IUP eksploitasi dan IUP produksi. Nah, dari kedua IUP itu, PT Wan Shi Da Indonesia tidak memilikinya,” ujarnya.

Selain itu, pihak perusahaan juga telah melanggar Perda Tahun 2012 tentang Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada Perda itu mengamanatkan bahwa pihak perusahaan harus bayar pajak ke daerah.

Namun, ironisnya selama dua tahun, tepatnya sejak 2018, PT Wan Shi Da Indonesia tidak pernah membayarkan kewajibannya dalam membayar pajaknya ke daerah.

“Pihak perusahaan mengaku dalam perbulannya telah melaporkan kepada pemerintah itu hanya 1.000 ton. Padahal kalkulasi kita saat dihitung di lapangan, pihak perusahaan tidak kurang dari 6.000 ton perbulan.

Nah dari jumlah ribuan ton batu kapur itu di kali 25 persen retribusinya yang harus di bayar kepada pemerintah. Berarti kita kecolongan selama dua tahun,” paparnya.

Peraturan ketiga yang dilanggar oleh PT Wan Shi Da Indonesia, yakni Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal tersebut, dapat diketahui saat anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi perusahaan.

“Pada saat kita sidak, ada beberapa bangunan di lokasi perusahaan yang belum mengantongi IMB. Bahkan saat kita sidak ke sana ada 13 pekerja asing yang tinggal di sana,” timpalnya.

Untuk itu, setelah melakukan rapat tersebut anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi langsung melayangkan surat rekemondasi kepada Bupati Sukabumi selaku pimpinan daerah Kabupaten Sukabumi dan Satpol PP Kabupaten Sukabumi selaku penegak Perda.

“Dalam rapat kemarin itu, karena ada peraturan dan perundang-undangan yang dilanggar oleh pihak perusahaan, maka kita meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk sementara waktu menghentikan seluruh aktivitas PT Wan Shi Da sebelum proses perizinanya selesai dan mereka taat membayar retribusi kepada pemerintah daerah,” imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, dalam waktu dekat ini anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi bersama intansi terkait akan kembali terjun kelapangan untuk melakukan eksekusi terhadap perusahaan yang telah melakukan tiga pelanggaran Perda dan Perundangan-perungan yang berlaku.

“Rencananya kita mau melakukan eksekusi itu, pada hari ini. Namun karena sekarang kita sedang ada rapat Badan Anggaran (Banggar), makanya kita undur. Jadi rencananya kita sudah mengagendakan dengan OPD terkait untuk turun ke lapangan, untuk mengeksekusi PT Wan Shi Da Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) yang juga sebagai HRD PT Wan Shi Da Indonesia, Irwan Wijaya mengatakan, pihaknya membantah seluruh dugaan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, terkait pelanggaran yang dilakukan perusahaannya itu, tidak benar.

“Seperti soal IUP, kami sebenarnya sudah memiliki IUP eksplorasi. Hanya saja untuk IUP eksploitasi sedang dalam proses,” katanya.

Sedangkan tekait persoalan PAD, pihaknya mengaku perusahaannya tersebut tidak pernah melakukan tambang sejak 2018 lalu. Ini terjadi karena izin yang dimilikinya sudah habis.

Untuk itu, pihaknya dalam memenuhi kebutuhan bahan baku berupa batu kapur dengan cara membeli dari beberapa supplier yang sudah mengantongi izin.

“Iya, semenjak IUP kita tidak ada, kita membeli bahan baku batu kapur dari tiga supplier yang berada di wilayah Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah,” paparnya.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai pelanggaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pihaknya menjawab, bahwa perusahaannya sudah mengantongi IMB. Hanya saja, terdapat beberapa bangunan yang ada di lokasi perusahaannya itu belum memiliki IMB. Seperti bangunan pos satpam dan bangunan mess.

“Sekarang sedang dalam proses untuk memenuhi IMB itu. Iya, kita juga sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Jampangtengah untuk membuat IMB itu,” pungkasnya.

**

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *