Ini Perihal Soal PT. ACE Gugat Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

oleh -57 views

SUKABUMI TRANSMETRO.ID,– Tim kuasa hukum PT Anugrah Cipta Ekaputra (ACE) kembali meyangkan gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang kedua kalinya berkaitan dengan perizinan kawasan Industri yang berlokasi di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi.

Sebelumnya, PT. Anugrah Cipta Ekaputra telah memenangkan perkara gugatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku tergugat I dan PT. Kawasan Hijau Industri (KHI) selaku tergugat II melalui Putusan/penetapan Nomor : 31/G/2019/PTUN-BDG Tanggal 13 Agustus 2019 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga izin lokasi Nomor : 503.1/4198-DPMPTSP/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 berlaku kembali sebagaimana mestinya.

Kuasa hukum PT ACE, Dedi Setiadi mengungkapkan, gugatan yang di layangkanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan kedua kalinya.

Pasalnya, pihaknya menilai adanya ketidakadilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan.

“Gugatan kedua kalinya yang kami layangkan ke PTUN Bandung ini dalam rangka mencari keadilan, sebelumnya memang pada 2017 silam kami juga telah melayangkan gugatan yang dimenangkan oleh pihak PT ACE,” jelasnya, seperti dikutip transmetro.id, dari laman Radarsukabumi.com. “Selasa (08/09/20).

Dedi merinci, PT ACE yang merupakan badan usaha pemegang yang bergerak dibidang Industri, Pertanian, Kehutanan dan Realestate ralam rangka pengembangan kegiatan perusahaan, PT. ACE bermaksud untuk berinvestasi dalam membangun Kawasan Industri yang berlokasi di Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda No.22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032 secara konkrit pembangunan tersebut meliputi bangunan Industri, Perumahan dan Permukiman karyawan beserta sarana Infrastruktur penunjang.

“Jadi, setelah klien kami mendapatkan izin, diluar dugaan Pemkab Sukabumi telah mencabut izin lokasi tersebut dengan berbagai alasan yang kurang dimengerti, diantaranya objek lokasi yang kami mohonkan tersebut sudah terlebih dahulu telah dimohonkan oleh perusahaan lain,” bebernya.

Mengingat izin lokasi PT. ACE berakhir pada tanggal 11 Agustus 2020, pihaknya telah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasinya kepada bupati sukabumi, lagi-lagi PT.

Pihaknya mendapatkan kendala yang kedua kalinya, karena dianggap belum memenuhi persyaratan yaitu berupa bukti perolehan tanah minimal 50 persen dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.

“Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan b Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi.

Karena lokasi sebagaimana yang ditunjuk dalam izin lokasi seluas ±311 hektar berada dalam kawasan hutan yang pengelolaannya oleh Perum Perhutani sehingga dalam penyelesaian perolehan hak nya untuk kawasan hutan tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara jual beli, akan tetapi harus dengan cara tukar menukar kawasan hutan (TMKH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Permen LH dan Kehutanan RI Nomor : P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata mengakui, terkait gugatan yang didaftarkan oelh tim kuasa hukum PT ACE, pihaknya belum bisa berkomentar banyak, karena hingga saat ini pemberitahuan secara resmi belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

“Belum, sementara ini belum ada komentar dulu karena belum ada pemberitahuan dari PTUN Bandung,” singkatnya.

Source : Radarsukabumi.com

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *