ICW Desak KPK Telusuri Kemungkinan Pejabat Lain Terlibat Aliran Dana Bansos Covid-19

oleh -118 views

Jakarta.transmetro.idIndonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat atau menerima aliran dana hasil suap dan penerimaan hadiah dalam dugaan korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19.

Peneliti ICW, Dewi Anggraini mengatakan, KPK jangan hanya berhenti pada Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dan pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan terus mengusut aliran dana korupsi Bansos.

“Telusuri kemungkinan pejabat PPK, Mensos, dan pejabat lain di Kemensos juga menerima suap pada pengadaan paket sembako sebelum-sebelumnya, mengingat bansos sembako Covid-19 diadakan sejak April 2020. Diduga praktek serupa telah terjadi sejak lama,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/20).

Baca Juga  Berdalil Mabuk, Ibu dan Anak Kandung Lakukan Hubungan Terlarang.

Tak hanya itu, ICW juga mendorong agar KPK menelusuri terjadinya praktek korupsi PBJ (Pengadaan Barang Jasa) serupa di kementerian dan atau lembaga lain yang juga menangani PBJ penanganan Covid-19.

“Baik itu Kemensos, dan kementerian/ lembaga lain, serta pemerintah daerah terbuka dalam PBJ penanganan Covid 19, khususnya terkait rencana, realisasi, dan distribusi pengadaan,” kata Dewi.

Di sisi lain, Dewi menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap pejabat Kemensos dan penetapan tersangka kepada Juliari, merupakan momentum pemerintah memperbaiki PBJ penanganan Covid-19.

Dewi mengatakan sejak awal program bansos dan penanganan Covid-19 lainnya, seperti belanja alat keselamatan kesehatan, ICW telah memetakan potensi masalah dan menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait, termasuk Kemensos.

Baca Juga  Belasan Wisatawan Tersengat Ubur-Ubur di Pantai Karanghawu Sukabumi

“Masalah tersebut setidaknya terkait PBJ yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan distribusinya,” ucap dia.

Terkait bansos, ia menyebut ICW menemukan adanya masalah distribusi. Misalnya, adanya pemotongan, pungutan liar, inclusion dan exclusion error akibat pendataan yang tidak update, hingga politisasi.

Ke depan, lanjut Dewi, ICW juga mendorong agar PBJ direncanakan serta dikelola secara transparan, misalnya dengan cara menginformasikan perencanaan pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan mempublikasikan realisasi pengadaan.

“Dengan begitu, publik dapat mengawasi apakah pengadaan telah dilakukan dengan mematuhi ketentuan pengadaan,” ujar Dewi.

Reporte:Hilman sanjaya

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *