Diduga Proyek Ayam Tetas Membuat Akses Jalan Tanpa Ijin PTPN VIII Cibungur

oleh -338 views

Diduga penggunaan lahan tanah kurang lebih seluas 1600 M yang dipakai oleh proyek ayam tetas untuk akses jalan di Kampung Cigadog Desa Cibatu Kecamatan Cikembar Jawa Barat menjadi polemik.

Sukabumi : Transmetro.30.Desember 2020 Reporter : HN.S,

CIKEMBAR-Diduga penggunaan lahan tanah kurang lebih seluas 1600 M yang dipakai oleh proyek ayam tetas untuk akses jalan di Kampung Cigadog Desa Cibatu Kecamatan Cikembar Jawa Barat menjadi polemik.

“Awalnya permasalahan atas dasar aduan masyarakat yang mempertanyakan kepada PTPN mengenai kegiatan program perkebunan, dan akhirnya masyarakat pun menanyakan kepada pihak PTPN kenapa selain berkebun juga mengontrakan tanah Negara kepada proyek ayam tetas untuk di pergunakan akses jalan.

Dengan menggunakan fisik tanah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PTPN VIIl Cibungur salah satu BUMN, Kp. Cigadog Desa Cibatu Kecamatan Cikembar seluas kurang lebih 1600 M oleh proyek ayam tetas diduga tanpa seizin dan persetujuan dari PTPN VIII.

Proyek ayam telah memaksakan diri untuk menggunakan fasilitas jalan milik perkebunan PTPN VIII Cibungur yang berlokasi di Desa Cibatu. Mirisnya masyarakat setempat merasa resah karna mengakibat kan dampak bau tak sedap dan banyak lalat di duga dari proyek ayam tersebut.

“Sementara itu, kontribusi yang di berikan proyek ayam kepada masyarakat tersebut tidak maksimal. sehingga masyarakat meminta agar PTPN VIII Cibungur dapat mengeluarkan surat untuk tidak menggunakan akses jalan.

“Maka dengan kejadian ini pihak pemerintah yang terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar segera turun ke lapangan untuk menindak lanjuti proyek ayam yang tidak sesuai peraturan dan perizinanya

‘Lanjutnya , bahwa sumur bor yang keberadaannya di dalam proyek ayam pun tidak mengikuti prosedur karna sumur bor tersebut tidak menggunakan borohole kamera dalam peraturan yang sudah ditentukan oleh dinas ESDM Provinsi, wajib menggunakan borohole kamera hingga air bersih pun bisa di gunakan oleh masyarakat mengacu dengan Peraturan Pemerintah REPUBLIK Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah”,imbuhnya.

Dan Ketentuan hukum menjelaskan Secara umum, ada aturan hukum yang mengatur tentang kasus penyerobotan dalam KUHP yang merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Selain KUHP pasal 385, penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 (Perpu 51/1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, tepatnya pada pasal 2 dan 6.

Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pihak yang berhak atas tanah dapat melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata untuk menjerat perbuatan pelaku penyerobotan tanah. Dalam kasus ini, unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur.

“menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan” yang artinya kurang lebih sebagai perbuatan seseorang yang menjual atau menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.

Ketika di hubungi awak media melalui WhatsApp kepala SAT POL PP mengatakan, bahwa pertemuan pada hari Senin. 21-12-2020 yang bertempat di Kecamatan bahwa hasil pertemuan antara pihak PT. Intan dan kosultan PTPN tidak membuahkan suatu solusi atau tidak ada hasilnya”, ujar dia.

“Konsultan mengatakan bahwa PTPN tidak mengeluarkan ijin untuk akses jalan yang di pergunakan oleh PT .intan,

Sementara. pengakuan Ikbal menuturkan bahwa pihak PT. Intan sudah mempunyai ijin atas sumur bor dan kami pun memakai borohole kamera

Lanjutnya.,dia PT. Intan pun juga sudah mempunyai ijin dari PTPN, untuk menggunakan akses jalan di atas tanah HGU milik PTPN.”katanya ikbal.

Admin : 02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *