Manajemen PT.CS2 POLA SEHAT Menerapkan Peraturan Di Saat Pandemi Covid 19. Kok Seperti Ini ?

oleh -95 views

Dengan adanya peraturan ini pihak manajemen PT.cs2 pola sehat membuat peraturan baru tentang bahwa karyawan yang mempunyai jam istirahat tidak boleh makan di luar pabrik .dan cukup makan di kantin pabrik” hal ini akan menimbulkan kerumunan bila jam istirahat penuh di kantin pabrik.

BOGOR.transmetro,Minggu.07 Februari 2021.

CARINGIN-PT.cs2 Pola Sehat yang bergerak di bidang pabrik air mineral dan teh gelas yang bertempat di desa muara jaya,kecamatan Caringin.kabupaten Bogor -provinsi jawa barat,Sabtu,(07/02/21)

Dalam mengikuti peraturan pemerintahan tentang covid 19 yaitu ,Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).

Dengan adanya peraturan ini pihak manajemen PT.cs2 pola sehat membuat peraturan baru tentang bahwa karyawan yang mempunyai jam istirahat tidak boleh makan di luar pabrik .dan cukup makan di kantin pabrik” hal ini akan menimbulkan kerumunan bila jam istirahat penuh di kantin pabrik.

Hal ini di angkat kembali oleh Difo sebagai G.A (Genaral Affair) baru pabrik PT.cs2 pola sehat yang di mana dia habis menyapa seorang karyawan dengan WhatsApp “dari mana pa.tanya Difo ,lalu karyawan tersebut menjawab saya habis berobat ,ada apah? Tanya karyawan ,ko gak ngomong sapa Difo kepada karyawan tersebut,jawab karyawan mengatakan ,saya habis berobat kepala saya sakit migran gak sempat buka handphone,sampai akhir pulang pun dari klinik kembali ke pabrik,karyawan masih terus di tekan dan di intervensi pertanyaan yang seharus bisa melihat kondisi karyawan yang sedang sakit.

Baca Juga  Kota Bogor Kembali ke Zona Oranye, Setelah 9 Hari Menyandang Zona Merah.

Lanjutnya…, Rahmat sebagai kordinator OB pabrik pun mengatakan “katanya anak anak laundry bapa sering keluar ,karyawan tersebut menjawab memang saya sering keluar tapi menggunakan jam istirahat dan istirahat itu ke kantin luar persis depan pabrik ,karna menghindari kerumunan kantin pabrik bila jam istirahat penuh walaupun di meja ada pembatas tapi kurang efesieun,maka itu saya makan di kantin luar dan keluar masuk pabrik mengikuti peraturan,memakai masker,cuci tangan.

Hal ini mendapat tanggapan dari Tatang sebagai LAW OFFICE ALI SUAGE,SH & PATNER,bahwa peraturan yang di buat oleh manajemen perusahaan kurang optimal karna ketika karyawan di buatkan peraturan jam istirahat tidak boleh ke kantin luar,harusnya pihak manajemen PT.cs 2 pola sehat mengkaji halnya peraturan tersebut.

Baca Juga  Kantin Sehat, SDN Pasirangin 02 Desa Pasirangin Cileungsi Diresmikan

Mirisnya lagi teguran Rahmat tidak melihat kondisi lingkungan sekitar pabrik dan kurang pekanya dia.

Dalam teguran Rahmat dia kurang mengindahkan yang tertuang dalam undang undang ketenagakerjaan Masyarakat pada umumnya tahu bahwa tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil (diskriminasi) antara sesama pekerja atau antara pekerja dengan pengusaha.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”

Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 79 disebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan waktu untuk istirahat dan cuti terhadap pekerja atau karyawannya Dan hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

Baca Juga  Polisi Perlu Waktu Simpulkan Pemicu Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”

Lanjutnya dia..dalam penanganan covid 19 Manajemen tersebut harus bisa mengkaji peraturan peraturan di masa pendemi ini bukan untuk mencari kesalahan karyawan disaat pandemi ini

Dimasa pandemi ini yang harus di terapkan adalah suatu penanganan peraturan covid 19 agar tidak terjadi kerumunan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19, dan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda dan instansi swasta.

 

Reporter : H.Rahmat.Z

Redaktur : Tatang.Sutendi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *