Ketua DPC. HNSI Kabupaten Sukabumi, “Meminta Pemerintah Daerah Membuat Perda Tentang Benur

oleh -182 views

Ketua DPC.HNSI Kabupaten Sukabumi “Meminta Pemerintah Daerah Membuat Perda Tentang Benur

Sukabumi, tranametro.id, Rabu, 31 Maret 2021, Laporan : Reporter Sopandi

PALABUHANRATU,-Terkait polemik penangkapan Benur (Baby Lobster) di Perairan Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, yang berujung penangkapan terhadap Nelayan anggota DPC. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi.

Nelayan yang tergabung di DPC. HNSI Kabupaten Sukabumi, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, bertempat di ruang Badan Musyawarah (Bamus), Rabu, (31/03/21).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPC. HNSI Kabupaten Sukabumi, H. Dede Ola, meminta. Pemerintah Kabupaten Sukabumi, membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pemanfaatan benih lobster ini.

Agar  Pemerintah Daerah,mendorong ke Pemerintah Pusat. Bahwa wilayah Kabupaten Sukabumi,menjadi skala prioritas. Walaupun sipatnya hanya ujicoba.

“Tudingan mereka terkait pelestarian, ingin dibuktikan dulu. Kami juga menjaga kelestarian dan punya anak cucu,” tegasnya.

Persoalannya tidak boleh ekspor benur saat ini, bukan pada persoalan pelestarian, tapi lebih kepada masalah politis.”Nelayan Kabupaten Sukabumi hari ini menjadi korban politik.Nah kalau mereka meragukan,mari kita duduk bersama dengan kami. Apa yang di khawatirkan dan apa yang terjadi di lapangan,” ajaknya.

Lebih lanjut dikatakannya,sampai saat ini di Kabupaten Sukabumi,tidak kekurangan benih lobster,ini yang kami sayangkan.”Jadi kami percaya dalam pelestarian ada kesejahteraan,bukan malah potensi kesejahteraan menjadi malapetaka,”ungkapnya.

Kami butuh dukungan dari semua unsur terkait, jangan sampai potensi yang ada menjadi sia-sia. Pemerintah dalam membuat Undang-Undang dan turunannya, harus ada kajian kemudian ada uji publik dulu.

Karena Peraturan yang ada sekarang, kalau itu diklaim hasil pengkajian dan uji publik, kami disini sebagai nelayan dan lembaga resmi nelayan. Dari mulai adanya pelarangan dan  dilegalkan, tidak pernah ada pengkajian dan uji publik melibatkan kami.

Justru itulah setelah dilegalkan, banyak manfaatnya bagi para nelayan dan tidak merusak populasi yang ada.Jadi intinya ini berbicara pelestarian mari kita sama-sama menjaganya, jangan cuma melarang saja tanpa memberikan solusi yang jelas.

Berdasarkan data DPC.HNSI,Jumlah Nelayan di Kabupaten Sukabumi ada 12000 orang,terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi, sekitar 8000 orang dan terdaftar di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),sebagai nelayan  penangkap benih lobster berjumlah 3600 orang.

“Jadi mulai Nelayan, Perusahaan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang terlibat pengelolaan benih lobster,itu semua ter-registrasi dan punya ijin,” pungkasnya.

Hadir dalam RDP, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi III dan anggota, Assda II Pemkab Sukabumi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabag OPS Polres Sukabumi,Balai Pengawas Perikanan, Ketua dan pengurus DPC. HNSI, para Rukun Nelayan dan para nelayan.

Editing : Frans Hp

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *