Tak Mau Nelayan Jadi Tumbal Kebijakan,HNSI Sukabumi Datangi Kementrian Kelautan Dan Perikanan

oleh -265 views

Tak Mau Nelayan Jadi Tumbal Kebijakan,HNSI Sukabumi Datangi Kementrian Kelautan Dan Perikanan

Sukabumi, transmetro.id, Senin, 26 April 2021, Laporan, Reporter, Sopandi

PALABUHANRATU- Tak ingin nelayan terus menjadi korban hukuman aturan baby lobster (benur) yang sampai saat ini masih membuat bingung nelayan.

DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat datangi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) di lantai 12 gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2021) malam.

Ketua DPC HNSI Kabupaten Sukabumi, H.Dede Ola mengemukakan hasil pertemuannya,Senin(26/4).Pihaknya menyampaikan tentang penghentian ekspor benur. HNSI meminta ekspor benur berlanjut.

“Kemarin sudah kita sampaikan dengan adanya penghentian ekspor benur kami berharap ekspor benur bisa berkelanjutan, dengan memaksimalkan lagi tata kelola manajemen. Bagaimana kelestarian bisa berjalan, usaha nelayan pelaku usaha benur bisa berjalan, jangan sampai potensi yang ada jadi mubazir, potensi yang ada itu bisa dimanfaatkan kalau kita bekerjasama menjaga kelestarian alamnya,”ungkapnya.

“Karena yakin seyakin yakinnya didalam kelestarian itu ada kesejahteraan, ini kenapa kita masih ngotot ingin tetap dilanjut, karena kami belum melihat upaya Pemerintah dalam mengedukasi kelestarian itu, jadi kalau ada edukasi kelestariannya seperti apa baru kami percaya itu bisa merusak tatanan, tapi bagi kami prinsipnya kami lebih berpikir tentang keberlangsungan hidup manusia daripada keberlangsungan hidup biota laut, tanpa mengindahkan kelestarian nah itu yang belum di jalankan edukasi kelestariannya makanya hayu bareng bareng,” ajaknya.

Sebelum disahkan aturan larangan ekspor benur yang sebelumnya sempat legal di masa Mentri Edhy Prabowo, HNSI menunggu tim riset KKP untul lakukan riset di Sukabumi.

“Kami memberikan kepada mereka untuk berkonsultasi hingga di daerah Sukabumi, kami tunggu di sini untuk mencoba riset bersama dan membedah kasusnya bagaimana kita membangun sistem kelestarian itu,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) DJPT Dr.Ir. Muhammad Zaini Hanafi, MM mengatakan, aturan tersebut masih dalam rancangan.

“Ya pasti aturannya belum tuntas masih dalam rancangan, tapi dalam rancangan itu pak menteri sudah mengintruksikan atau berkeinginan bahwa ekspor benih lobster itu dilarang, akan dikembangkan budidaya, nah rencananya secepatnya kita harus sama-sama untuk mencarikan solusi dampak daripada pelarangan itu, supaya nelayan masih tetap bisa makan ataupun ada penghasilan,” ucapnya.

“Itu aja nah ini yang harus kita kejar sekarang, nanti kita bikin paket-paket, nanti budi daya yang lebih detail untuk pastinya, yang pasti dampak dari itu akan kita lakukan mitigasi,” ujarnya.

Editing : Frans Hp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *