Yogyakarta Sulit Tekan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

oleh -82 views

transmetro – Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi pekerjaan rumah utama. Kemiskinan DIY 2020 sebesar 12.8 lebih tinggi dari rata rata nasional yaitu 10,19 persen. Gini ratio atau ketimpangan pendapatan juga masih tertinggi secara nasional yaitu sebesar 0.4516.

Dua isu di atas merupakan bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan DIY yang digelar Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin, 12 April 2021. Dua indikator ini sepertinya akan sulit tercapai seperti target RPJMD karena tahun ini merupakan Musrenbang terakhir sebelum berakhirnya RPJMD DIY 2022. Pandemi Covid-19 adalah salah satu alasan utama sehingga indikator kemiskinan dan gini ratio memburuk dibandingkan tahun lalu.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, target RPJMD 2022 untuk kemiskinan sebesar 7.36 persen dan gini ratio sebesar 0.3635, sangat jauh dari kondisi saat ini. Kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 16 persen lebih dan terendah di Kota Yogyakarta sekitar 6,3 persen.

“Kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius dari pengambil kebijakan tidak sekedar dijadikan jargon dan permasalahan tetapi tidak tercermin dalam alokasi anggaran maupun sinergi program,” katanya.

Menurut dia, langkah strategis yang harus dilakukan adalah mengupayakan semaksimal mungkin agar pandemi Covid-19 bisa teratasi dengan baik, karena pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sangat tergantung dari penanganan pandemi. Ekonomi DIY sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan perguruan tinggi (lebih dari 60 persen PDRB).

“Kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius dari pengambil kebijakan tidak sekedar dijadikan jargon dan permasalahan tetapi tidak tercermin dalam alokasi anggaran maupun sinergi program”

Ketika kedua sektor ini kembali normal kami yakin kemiskinan dan gini ratio akan membaik. Membaiknya kedua sektor tersebut sangat dipengaruhi keberhasilan penanganan pandemi, sehingga perlu kreatif, partisipatif sekaligus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan pandemi secara komprehensif. “Selain itu prioritas penganggaran juga harus mengarah pada penanganan kemiskinan dan gini ratio,” ungkapnya.

DPRD DIY juga sudah memberikan penekanan prioritas pada pengentasan kemiskinan dan ekonomi melalui berbagai pokok pokok pikiran umum maupun detil. Jika tahun tahun lalu pokok pikiran DPRD sebagian besar ke arah infrastruktur, maka tahun 2022 ini pokok pikiran DPRD berubah komposisi dengan menguatkan sektor ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Politikus PKS ini mengungkapkan, peran dana keistimewaan (Danais) untuk mencapai RPJMD karena komposisi danais cukup besar yaitu sekitar 20 persen dari seluruh anggaran DIY. “Jangan sampai program danais tidak matching dengan agenda agenda pencapaian RPJMD DIY. Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan bapak Gubernur beserta jajaran dengan fungsi fungsi DPRD,” kata Huda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *