Dinilai Molor Dalam Lakukan Pengawasan, KLB Gelar Aksi Di Dinsos Lebak

oleh -333 views

Lebak, transmetro.id | Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai  dinilai bermasalah ,  sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Bersatu ( KLB ) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dinas Sosial kabupaten Lebak pada Senin 31/5/2021

Berdasarkan PEDUM perubahan  program bantuan sembako tahun 2020 sebagai bentuk penyempurnaan dari PEDUM sebelumnya yang dalam salah satu pointnya menyebutkan bahwa Agen / e – warung  tidak boleh di kelola oleh  unsur Kepala Desa atau perangkat desa atau yang berkaitan

KLB melalui Juru bicaranya, Ade Irawan mengatakan dalam orasinya, bahwa masih banyak di temukan Agen / e – Warung  yang tidak sesuai PEDUM di wilayah kabupaten Lebak

“Hasil investigasi di lapangan, di duga masih banyak terdapat agen/e – warung yang dalam pelaksanaannya masih di kelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa” kata Ade

KLB Meminta Perlunya peran aktif dari semua intansi , terlebih Dinas Sosial Kabupaten Lebak untuk melakukan pendampingan dan pengawasan dalam program BPNT di wilayahnya

Masih kata Ade  “Aksi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya  dengan Dinas Sosial dan pihak Bank penyalur pada bulan Maret , alhasil di dapat keterangan bahwa sekira 273 e – Warung yang belum sesuai PEDUM”

” Kami menilai Dinsos Lebak tidak bekerja dan tidak melakukan perbaikan , karena Faktanya masih banyak terdapat e – Warung yang bermasalah  dan tidak sesuai PEDUM yang patut di duga bernuansa KKN” tandas nya

Ditempat yang sama Kadinsos Lebak,  Eka Darmana putra di depan massa aksi dan para Wartawan  menyampaikan terkait adanya pembagian tugas yang di atur dalam PEDUM tersebut

“Terkait pembentukan, veripikasi e – Warung dan anggaran penyaluran di serahkan kepada Bank Penyalur , kami pihak Dinsos hanya fokus terhadap KPM ” ungkapnya

“Kami pihak pemerintah melalui Sekertaris Daerah selaku Ketua tim koordinasi satgas program BPNT di tingkat Kabupaten telah mengeluarkan beberapa surat agar pihak agen  membuat fakta integritas warung dan selalu menerapkan prinsip penyaluran 6T , Tepat waktu Tepat sasaran Tepat harga Tepat kwalitas Tepat jumlah dan Tepat administrasi”, paparnya

“Terkait masih adanya e- Warung yang tidak sesuai PEDUM  itu kewenangan Bank penyalur untuk mengevaluasinya “, pungkas Eka
(nas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *