Evaluasi PPKM Darurat, Ini Catatan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi

oleh -69 views

Transmetro – Ketua DPRD Yudha Sukmanagara memberi catatan khusus terkait pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Menurut Yudha perlu gerak bersama karena menangani pandemi covid-19 tak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, perlu dukungan seluruh masyarakat, berkorban dengan pembatasan menuju masa dimana pandemi bisa diakhiri.

Hal ini diungkapkan Yudha saat berkunjung ke kantor redaksi sukabumiupdate.com, Senin (19/7/2021). Politisi Partai Gerindra ini membenarkan jika ada kemungkinan PPKM darurat diperpanjang, berdasarkan hasil evaluasi bersama Gubernur Jawa Barat dan seluruh jajaran forum komunikasi daerah tingkat 1 dan 2, termasuk di Kabupaten Sukabumi.

Hasil rapat menyebutkan PPKM darurat yang seharusnya berakhir tanggal 20 Juli 2021 diundur atau bisa diperpanjang. Untuk Jawa Barat diperlukan PPKM lanjutan, karena ada kecenderungan covid-19 ini menurun tapi belum signifikan.

“Menurut evaluasi, hasil PPKM darurat yang dilakukan memang belum optimal. Ada kecenderungan penurunan yang baik. Namun masih diperlukan tambahan waktu PPKM untuk Jawa Barat hingga akhir Juli atau maksimal 2 Agustus 2021,” jelas Yudha.

Parameter penurunan infeksi covid-19 khususnya di Kabupaten Sukabumi bisa dilihat dari data rumah sakit, penanganan pasien dan tentunya dampak sosial dari PPKM itu sendiri.

“Saat zoom meeting kemarin, pak Gubernur menyampaikan akan ada bantuan-bantuan sosial untuk menjawab aspirasi masyarakat selama PPKM darurat yang diperpanjang. Dampak dan imbas di perekonomian yang dirasakan masyarakat akan ditanggulangi oleh pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai serta paket sembako dari pusat dan provinsi termasuk Kabupaten yang dikombinasikan sedemikian rupa untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.

Ini menjadi poin penting menurut Yudha, dimana bantuan yang akan diberikan harus tertuju pada orang-orang yang benar-benar terdampak Covid-19. “Saya selaku Ketua DPRD Sukabumi meminta kepada pemerintah daerah yang memiliki kapasitas untuk pengaturan bantuan tersebut, agar penyampaian bansos ini tepat sasaran,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *