Paripurna Jawaban Bupati Sukabumi Terhadap Raperda Penyertaan Modal Perumda

oleh -25 views

sukabumi РRapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, sampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB),  serta Raperda perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi (PD-ATE), Rabu (6/10/2021).

Dalam rapat Paripurna yang dilangsungkan di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamami menyatakan bahwa penyertaan modal atau investasi yang dialokasikan bagi Bank BJB merupakan upaya penanaman modal ekspansi kredit yang diproyeksikan untuk menimbulkan profit peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi.

“Penyertaan modal investasi jangka panjang akan menjadi nilai tambah yaitu dengan adanya deviden, akan menjadi modal pembiayaan pembangunan dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ungkap Marwan Hamami, menyampaikan jawaban atas tanggapan Fraksi DPRD mengenai Raperda Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk.

Lanjut Bupati, penyertaan modal juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sehingga mampu memberikan pelayanan optimal, peningkatan pemberdayaan UMKM dan layanan lain yang berpihak kepada masyarakat.

Karena itu, jelas Bupati, Rencana penyertaan modal tersebut merupakan kebijakan yang rasional dengan tetap mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Tanggapan Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Raperda perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Perumda PD-ATE, Bupati menyampaikan bahwa Perda perubahan  merupakan sebuah kebutuhan.

“Untuk meningkatkan kinerja perumda aneka tambang dan energi harus bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan distribusi tepat sasaran,” tukasnya.

Masih kata Marwan, Perumda memainkan peranan penting bagi pembangunan daerah, salah satunya dengan PAD, sehingga pengelolaan Perumda membutuhkan penanganan yang serius dan profesional.

“Tentu saja semua berdasarkan prinsip good corporate goverment (GCG) yang meliputi keterbukaan informasi akuntabilitas pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan.” pungkasnya.(*)

sumber : tatar sukabumi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *