Pinjol Ilegal Menggurita, Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan Geram

oleh -88 views
TRANSMETRO.ID-Keberadaan pinjaman online (Pinjol) illegal makin menggurita dan dinilai meresahkan masyarakat. Pasalnya, dengan jeratan bunga yang tinggi serta menagih dengan cara-cara intimidatisi yang mengakibatkan tekanan psikis.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan geram dan sudah saatnya pemberantasan Pinjol illegal dilakukan dengan penindakan lebih tegas oleh aparat penegak hukum.

“Selama ini, pemberantasan Pinjol illegal sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas ini gabungan dari 13 Kementerian/Lembaga. Ada OJK, Polri, Kejaksaan Agung, BI, Kemenkeu, PPATK, dan yang lainnya. Sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, SWI sudah menutup 3.365 Pinjol ilegal,” kata Hergun sapaan akrab Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Namun, Hergun menilai, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan Pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu. Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol illegal.

“Keberadaan mereka (Pinjol) terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat,” jelas Hergun.

Hergun mengapresiasi tindakan tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

“Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” tegas Hergun.

Lebih lanjut, Hergun menambahkan perlu upaya pencegahan dan penindakan untuk memberantas Pinjol ilegal. Upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana. Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 junto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Sementara itu, masih kata Hergun, bentuk upaya pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya pinjol ilegal sehingga masyarakat bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal.

“Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu membuat terobosan untuk memperkuat lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, PNM maupun pegadaian, agar memberikan kemudahan pinjaman kepada rakyat di seluruh pelosok negeri,” tandas Hergun.

Untuk diketahui, dengan keberadaan Pinjol Ilegal banyak korban berjatuhan. Misalnya, baru-baru ini seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, berinisial WI, 38, tewas gantung diri di teras rumahnya, Sabtu (2/10), lantaran terus diteror debt collector pinjaman online (pinjol).

Contoh lainnya terjadi di Jembrana. Korban berinsial AN, 20, yang awalnya meminjam Rp500 ribu, dalam waktu kurang setahun berbunga hingga menjadi Rp70 juta.

Sumber : website Heri Gunawan.
Red. : Rudi Samsidi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *