Cagar Budaya Bersejarah di Sukabumi Terancam, YCBNP Gunung Kekenceng Desak Kepolisian Periksa Legalitas PT. MBI

oleh -323 views
TRANSMETRO.ID, Sukabumi-Yayasan Cagar Budaya Nasional Pojok (YCBNP) Gunung Kekenceng dan LSM Tapak Sihung Padjajaran Klinik Hukum Masyarakat (KLBHI), sambangi Polres Sukabumi Kota untuk melayangkan laporan/usulan tuntutan untuk dilakukan pemeriksaan UKL-UPL terkait legalitas PT. Muara Bara Indonesia (MBI) yang melakukan aktivitas tambang diwilayah Gunung Kekenceng, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (17/11/21).

Tedi Ginanjar, Ketu Yayasan Cagar Budaya Nasional Pojok Gunung Kekenceng dan LSM Tapak Sihung Padjajaran Klinik Hukum Masyarakat (KLBHI) dalam keterangan rilisnya, mengatakan, kedatangan kepada pihak Polres Sukabumi Kota, untuk melaporkan dan mendesak pihak aparat hukum, agar memeriksa legalitas perizinan PT. MBI sebagi perusahaan pertambangan dikawasan Konservasi Pangkalan Militer Peninggalan Jepang dan Bekas Markas Pertahanan Sliwangi di Gunung Kekenceng.

“Dengan rasa kepedulian terhadap Cagar Budaya di Gunung Kekenceng yang terancam. Kedatangan kepada pihak Polres Sukabumi Kota, untuk menyikapi eksploitasi pertambangan di Gunung Kekenceng yang kembali dilanjutkan oleh PT. MBI, dimana kurang lebih seminggu yang lalu, pihak perusahaan mulai melakukan aktivitas dengan menggunakan alat berat,” kata Tedi Ginanjar, saat di konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (17/11/21).

Padahal, Tedi Ginanjar memaparkan, PT. MBI sebagai perusahaan yang mengklaim sudah mengantongi legalitas UKL-UPL. Sejumlah elemen masyarakat Sukabumi Timur yang terus akan menyikapi eksploitasi Cagar Budaya Gunung Kekenceng. Meragukan legalitas perizinan PT. MBI dan akan terus melakukan penyelidikan dan menolak eksploitasi penambangan di Gunung Kekenceng.

“Mewakili elemen masyarakat Kampung Pojok Tengah Desa Tegalpanjang, Kampung Babakan Sempur, Desa Purut Kecamatan Cireunghas. Menuntut agar pihak Polres Sukabumi Kota, agar menindaklanjuti adanya beberapa dugaan tindak pidana yang dilanggar pihak PT. MBI, kami mendesak untuk segera diusut tuntas,” tegas Tedi Ginanjar.

Dugaan tindak pidana dalam kasus eksploitasi Gunung Kekenceng, Tedi Ginanjar menuturkan, yang menjadi salah satu sorotan diantara lain, dugaan Gratifikasi, Perusakan Pohon milik Pramuka Saka Wanabakti KPH Sukabumi, Persekusi, Perusakan ODCB Pertahanan Siliwangi di Gunung Kekenceng, Penjualan Tanah Negara/Governeur Ground yang telah di sewa kelolakan oleh Desa Tegalpanjang kepada Pramuka Saka Wanabakti seluas kurang lebih 2 hektar.

“Kami akan terus ngawal proses kasus eksploitasi Gunung Kekenceng, semangat kami untuk menjaga Cagar Budaya takan berhenti,” tandas Tedi.

Cagar Budaya
Foto Dokumentasi Tedi Ginanjar.

Bagian isi surat laporan usulan tuntutan dan aksi damai yang dilayangkan sebagai berikut :

_Usulan tuntutan yang dilayangkan agar pihak kepolisian beserta lembaga pemerintah yang terkait agar melakukan Pemeriksaan UKL-UPL, Terkait Keterangan Dari Pihak PT. MBI Bahwa Izin Sudah Lengkap

_Pemberitahuan Aksi Damal
Menolak Pembongkaran Gunung Kekenceng.

_Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
3. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
4. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang RI No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
8. Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
10. Undang-Undang RI No.5 Tahun 1991 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosisternnya.
11. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
12. Perda Provinsi Jawa Barat No.27 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Perda Kabupaten Sukabumi No.22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032.
14. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalpanjang Nomor.520/08/II Tahun 2013 Tentang Pengukuhan Lahan Kering dan Tanah Negara Yang Ada Didesa Tegalpanjang Kecamatan
Cireunghas Kabupaten Sukabumi Menjadi Kawasan Lindung dan Konservasi Sisa-Sisa Pangkalan Militer Peninggalan Jepang di Kp.Pojok dan Bekas Markas Pertahanan Sliwangi
di Gunung Kekenceng Menjadi Kawasan Cagar Budaya.

Redaksi : Rudi Samsidi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *