Endus Dugaan Bancakan Dana CSR, GAPURA Curahkan Sorotan Dalam RPD di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi

oleh -166 views
TRANSMETRO.ID, Sukabumi-Dinilai bancakan dalam realisasi pemanfaatan dana Corporate Sosial Responsibiliti (CSR) di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah anggota LSM GAPURA RI bersama Tokoh Agama, Petani dan Pemuda Masyarakat Kabandungan, Hadir undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jum’at (05/11/21).

Informasi yang dihimpun, RPD yang dihadiri Yudha Sukmagara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Anggota Praksi, Perwakilan PT.Indonesia Power, Perwakilan PT.Star Energi Geothermal Gunung Salak, Perwakilan Pemda Kabupaten Sukabumi.

Hakim Adonara, Ketua Umum GAPURA RI menegaskan, kedatangan GAPURA dalam RPD tidak lain untuk kepentingan masyarakat semata. Menurut data dan hasil investigasi, Masyarakat tidak pernah tersentuh oleh dana CSR/TJSL.

Kabupaten Sukabumi
Foto Dokumentasi.

“Kami LSM GAPURA mencium adanya upaya penggelapan dana CSR/TJSL melalui regulasi yang dinilai cacat hukum. Masa bantuan stimulan terkesan seperti nasi bungkus, CSR bukan sekedar untuk seremonial ditengah Covid-19,” kata Hakim Adonara.

Dalam RPD berlangsung, GAPURA pertanyaan adanya pengakuan perusahaan atas sumbangan pada HUT kepada Polres dan Polsek. Sumbangan tersebut diklaim sebagai CSR oleh perusahaan. Sementara kondisi umum masyarakat setempat di Kabandungan jauh dari kata layak baik dari sisi infrastruktur maupun kondisi sosialnya.

“Disini, kami menganggap DPRD Kabupaten Sukabumi telah melakukan pembiaran atas regulasi daerah, baik sisi Perda dan SK Bupati,” selorohnya.

Ada beberapa point yang jadi dasar pihak GAPURA, semua CSR yang diklaim perusahaan telah digulirkan. Semua dinilai cacat hukum sebagai celah penggelapan Dana CSR/TJSL.

“Bicara soal CSR/TJSL ini membuat DPRD planga-plongo karena tidak ada kewenangan pengawasannya yang diatur oleh regulasi daerah. Sedangkan forum TJSL maupun Tim Fasilitator itu dibiayai oleh APBD untuk mengurus CSR bagi masyarakat Sukabumi. Yang jadi pertanyakan?, masyarakat mana (masyarakat kabandungan) yang menikmati adanya dana CSR/TJSL ini?,” tanya Hakim.

Dalam kesimpulan akhir RPD, Hakim menegaskan, semua alasan yang dipaparkan. Menurutnya tidak jelas dan tidak rasional falamy realisasi dana CSR/TJSL.

“Kami menduga adanya penggelapan. Kalo tidak jelas, lebih baik bubarkan saja Forum CSR/TJSL dan Tim Fasilitatornya, tentu diawali dengan merevisi Perda CSR” tegas Hakim

Yudha Sukmagara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, menyimpulkan lima point penting yang dihasilkan dalam RDP CSR/TJSL diantaranya :

1. Bersedia untuk merevisi Perda CSR/TJSL,

2. Menggelar rapat lanjutan Internal DPRD dan Pemda (Forum dan Tim) terkait CSR/TJSL,

3. Bersedia membentuk Pansus CSR Get, Membuka kolaborasi aktif antara LSM-Tokmas- dan Stakeholders Terkait tentang CSR/TJSL,

4. Bersedia melakukan Jejak Pendapat bersama LSM GAPURA RI terkait CSR/TJSL,

Red : Rudi Samsidi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *