Maraknya PETI di Kawasan Perhutani, Ini Kata Kepala Hukum dan Kompers KPH

oleh -112 views

 

TRANSMETRO.ID, SUKABUMI-Menanggapi desakan DPP GOIB Sukabumi yang dilontarkan, Maulana Panglima Laskar, terkait sorotan Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Sukabumi, untuk segera menertibkan pertambangan emas tanpa ijin (PETI) di Sukabumi, aktivitas tambang di Gunung Manglayang, dan aktivitas perusahaan kandang ayam di bukit bongas, Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi.

 

Chendra Eka Permana, SH, Kepala Hukum dan Kompers KPH mengatakan, status aktivitas di Gunung Manglayang itu tidak ada Kawasan Perhutani. Terkait masih maraknya pertambangan emas tanpa ijin (PETI) di Sukabumi. Perhutani mengklaim sudah melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan kawasan hutan milik perhutani.

“Ya, kami sudah melakukan upaya. Seperti melakukan operasi dan sampe dilakukan pembongkaran sejumlah lokasi tambang ilegal, bahkan kendaraan yang digunakan mereka ada yang disita. Semua berkolaborasi dengan jajaran Kepolisian, TNI dan Muspida,” cetus Chendra Eka Permana SH, saat menyambangi Sekertriat DPP GOIB di Jalan Lingsel Rambay, Desa Babakan, Kabupaten Sukabumi, Rabu (03/11/21).

 

Perhutani
Foto : Chendra Eka Permana, SH,Kepala Hukum dan Kompers KPH Sukabumi, saat menyambangi Sekertariat DPP GOIB Sukabumi Raya.

Meski tidak terus menerus melakukan operasi, kata Chendra, pihaknya akan terus melakukan pengawasan, Meski kerap mengalami kendala dari sisi penindakan saat operasi dilakukan.

“Keberadaan mereka (PETI) seperti PKLnyang sulit untuk dihentikan. Ketika dibereskan mereka tumbuh lagi. Kami akan terus melakukan pengawasan, jadi tidak ada kata kalo itu kami biarkan,” tegasnya.

Disinggung sisi luasan kawasan
Perum Perhutani KPH dan wilayah yang palingan kerap jadi sasaran PETI, Ia tidak bisa menyebutkan. Pasalnya, aksi para oknum pelaku PETI dilakukan secara sporadis.

“Kalo kawasan hanya di wilayah Hanjuang Barat saja,” papar Chendra.

Masih kata Kepala Hukum dan Kompers KPH Sukabumi menyebutkan, pihaknya terus melakukan Sosialisasi Penegakan Aturan seputar larangan PETI di kawasan Perum Perhutani KPH. Bahkan mengandeng APRI (Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia) Kabupaten Sukabumi.

“Sosialisasi kami, sampe memberikan syarat Wajib Penambangan Rakyat (WPR), seperti wajib memenuhi syarat sesuai aturan ketentuan pertambangan dan keahlian. Untuk saat ini, kebijakan semua ada di Kementerian. Maka, kami sarankan kepada mereka (PETI) jangan excon dulu sebelum perizinan ditempuh,” selorohnya.

Mengenai aktivitas perusahaan kandang ayam di Bukit Bongas Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, Ia mengaku hanya memakai sebagian lahan perhutani, untuk akses jalan masuk menuju lahan peribadi yang di jadikan lokasi perusahaan kandang ayam.

“Perhutani sudah menekan pihak perusahaan untuk memohon kementerian. Sekarang sudah dalam permohonan di tingkat kementerian, diperkirakan satu bulan lagi keluar,” bebernya.

Untuk meminimalisir terjadinya perambahan hutan milik Perum Perhutani KPH. Ia berharap, adanya sosial kontrol bersamaan yang akan membantu Perhutani, terhadap keberlangsungan hutan, khusus di wilayah Pajampang Lengkong dan lainnya.

“Peribahasa, Leweng hejo masyarakat juga bisa ngejo (bisa makan), Hutan terjega dan lestari itu untuk masyarakat Sukabumi. Karena dengan keterlibatan semua pihak dan masyarakat, kita merasa bisa menjaga hutan kita,” tandasnya.

Red : Rudi Samsidi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *