ASN Pemprov Jabar Dilarang Cuti dan Keluar Daerah Jelang Natura, Langgar Sanksi Siap Menanti

oleh -81 views
BANDUNG-Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil sapaan akrabnya, melarang cuti dan keluar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar. Hal tersebut ditegaskan sebagai langkah untuk mengurangi pergerakan dan menekan potensi penularan virus Covid-19 di libur nataru.

“Sebagai abdi negara tentunya harus menjadi contoh masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Jabar. Meski kasus Covid-19 mulai menurun, tetapi tetap kita semua harus antisipasi, ingat pandemi belum usai,” kata Kang Emil, sapaan Gubernur Jabar berkacamata ini, di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (19/12/21) kemarin.

Kang Emil terus mimbau agar masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga kewaspadaan. Minimal dimulai dengan contoh tauladan, yakni dari kalangan ASN. Untuk itu, Kang Emil melarang jajarannya untuk bisa menjadi panutan bagi masyarakat Jabar.

“Tolong jangan mengambil cuti libur dan keluar daerah bagi ASN di Pemda Provinsi Jabar, itu semua sebagainya supaya mengurangi pergerakan yang tidak perlu, tegas Kang Emil.

 

BAZNAS
Foto Dokumentasi.

Terlebih lagi, Kang Emil memaparkan, Menteri PANRB sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Sebelumnya, Menteri PANRB pun sudah mengeluarkan SE Nomor 17 Tahun 2021 yang berisi ASN sebagai teladan dalam penerapan protokol kesehatan. Dalam surat itu, selain penerapan 5M yang sudah selayaknya selalu dilakukan, ASN harus bisa mengajak keluarga dan lingkungannya untuk mencegah penularan Covid-19.

“ASN juga harus ikut serta dalam penyampaian informasi yang optimistis dan positif terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah,” papar Kang Emil.

Lanjut Kang Emil, serta perlu ditegaskan bagi ASN tidak boleh membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoaks, fitnah, serta provokasi yang berkaitan dengan pemerintah, khususnya juga dalam penanganan pandemi.

“Bagi siapa saja ASN yang membandel akan ada sanksi yang didapatkan. Sanksi mengenai ASN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sanksi ASN yang membandel terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat,” jelas Gubernur Jabar.

Sanksi tersebut, Ia menegaskan mengacu PP Nomor 94/2021, tentang hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).

“Sementara hukuman dengan disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pastinya akan ada sanksinya, kan itu kebijakan dari Menteri PANRB-nya seperti itu,” tandas Kang Emil.

Red : Rudi Samsidi.

 

RAI HG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.