Kisruh Lahan Terlantar Pasir Salam Meradang, Simak Komentar Kasi Dispertan Kab Sukabumi

oleh -303 views
Lahan
Foto Istimewa.
SUKABUMI-Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sukabumi, akhirnya angkat bicara menanggapi mencuatnya kisruh kekhwatiran ditengah penggarap lahan terlantar di wilayah Eks HGU PT Pasir Salam Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kasi Penatausahan Perkebunan, Gumilar menjelaskan, tahun 2019 pihak perusahaan (PT. Pasir Salam), pernah melayangkan proses permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Namun tidak bisa diproses lebih lanjut, akibat syarat yang belum dipenuhi.

“Ya, 2019 ada proses permohonan perpanjangan HGU, karna saat itu perpajangan dimohon saat masa aktifnya masih berlaku. Cuma tidak bisa memproses lebih lanjut, karna adanya Perbup Nomor 43 Tahun 2017, salahsatu syarat harus ada surat domisili, untuk memastikan tidak adanya seketika lahan,” kata Gumilar, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (21/12/21).

Lajut Gumilar, dalam hal permohonan perpanjangan HGU ini, Dispertan hanya berada pada ranah mengeluarkan rekomendasi secara teknis pengelolaan tanahnya sesuai tidaknya dengan yang dimohonkan.

Ditanya sisi kelengkapan administrasi yang dimohonkan PT. Pasir Salam yang sudah habis masa aktif pada Agustus 2020. Gumilar menilai, sisi persyaratan sudah lengkap dan sesusai hasil peninjauan lapangan, dalam memastikan aspek sosial dan aktivitas penggarap.

“Kemarin tim previkasi dengan Pak Kadis, Kabid dan Kepala UPT Dispertan Wilayah V, sudah melihat lokasi lahan untuk memastikan perencanaan terhadap Pasir Salam seperti apa. Lima tahun kedepan akan seperti apa,?. Saat itu, bagian dari menindaklanjuti surat permohonan dari direktur mereka (PT. Pasir Salam) dan diterima pihak perusahaan,” bebernya.

Untuk perjalanan proses permohonan perpanjangan Eks HGU PT. Pasir Salam saat ini, hasil previkasi uji petik lapangan dan memastikan syarat administrasi lengkap. Nantinya, rekomendasi Kepala Dispertan akan dikeluarkan, untuk salahsatu syarat keluarganya Rekomendasi Bupati.

“Rekomendasi dari dinas menjadi salahsatu syarat untuk dibawa permohonannya kepada bapak Bupati dan sekarang surat rekomendasi tersebut belum dikeluarkan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Yadi Atmo Wakil Ketua Forum Penggarap Pasir Salam, disela pertemuan tatap muka bersama warga pengarap usai melakukan audensi dengan sejumlah para penggarap di Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Sabtu (18/12/21) sore kemarin.

“Ya, usai audensi siang Sabtu kemarin, kami bersama sejumlah penggarap kembali melakukan diskusi mematangkan perjuangan kami. Dalam hal ini dukungan kuat dari GOIB dimana bagian dari warga pengarap, untuk bisa menembus jalur birokrasi maupun hukum,” kata Yadi Atmo.

Dalam hal ini, Atmo menegaskan, sebagian besar para penggarap ingin mempertahankan hak lahan garapannya yang dijadikan matapencaharian sejak jaman reformasi, jangan sampai hak para penggarap dikebiri oleh pihak pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi dan tidak pro warga penggarap.

“Untuk diketahui, kegiatan audensi dan pertemuan para penggarap yang dikawal organisasi (DPP GOIB) diyakini diketahui oleh pucuk pimpinan didesa kami, aparat kepolisian dan TNI. Jadi jangan ada istilah inohong diwilayah kami tidak tahu atau dengan kata lain, forum penggarap tidak menghargai pucuk pimpinan,” cetus Atmo.

Informasi terbaru, kegalauan sejumlah penggarap lahan terlantar Eks HGU PT Pasir Salam, dipastikan akan berlanjut Aksi Demonstrasi Damai ratusan penggarap lahan terlantar untuk mempertanyakan, aspek legal dikeluarkan rekomendasi yang dikeluarkan Desa Kertaangsana dan Kecamatan Nyalindung, pada Rabu (22/12/21), dengan estimasi masa 500 orang dengan protokol kesehatan yang ketat.

Redaktur : Rudi Samsidi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.