Sejumlah Bangli di Jalan Baru Pasir Salam Kian Menjamur

oleh -690 views
SUKABUMI-Sejumlah bangunan warung dan toko liar (bangli-red) di Jalan Baru Pasir Salam Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, makin menjamur dan tidak terkendali.

Informasi yang dihimpun, Sejumlah bangli yang berdiri di atas lahan garapan Eks HGU PT. Pasir Salam yang dijadikan garap warga dari tahun 1950, terindikasi adanya ajang jual beli lahan oleh sejumlah oknum yang bukan garapanya.

Menjamurnya bangli di Jalan Baru Pasir Salam tersebut, sejumlah kalangan mendesak pemerintah daerah yang berkompeten, agar segera mengambil tindakan penertiban dan penataan sisi legalitas bangli yang berdiri di sepanjang milik provinsi tersebut.

Disisi lain, para pemilik bangli tersebut dengan tenang menjalankan usaha di bangli-bangli tersebut, meski secara legalitas lahan yang dijadikan bangunan warung dan toko bukan hak milik secara pribadi, melainkan lahan garapan warga miliki pemerintah.

“Saya usaha warung disini sejak bulan puasa Ramadhan tahun kemarin. Setahu saya memang lahan ini lahan garapan, tapi saya sebelumnya beli sekitar Rp3 jutaan lebih,” singkat salahsatu pemilik warung di Jalan Pasir Salam yang enggan disebutkan namanya, Minggu (26/12/21).

Bangli
Foto Dok/Bangli di Jalan Baru Pasir Salam, Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung, Sukabumi.

Dari hasil investigasi dilapangkan, keberadaan bangli warung dan toko yang dinilai makin menjamur di atas lahan garapan Pasir Salam, diduga didapat dengan membeli lahan garapan dari sejumlah oknum pejabat pemerintah setempat dan yang mengatas namakan warga penggarap, dengan nominal kisaran Rp3 – 20 juta, luasan lahan dari 100 meter hingga hektaran.

Hal tersebut disoroti Lembaga Analisia dan Transparansi Anggaran Sukabumi (Latas) Sukabumi, Febriansyah, Ia mengatakan Indonesia merupakan negara agraris dengan luas daratan mencapai 1.922.570 KM² dengan terbagi atas tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah sebesar 62%, dan sebesar 14% dengan irigasi seluas 45.970 Km².

Dengan kebutuhan masyarakat Indonesia adalah petani yang menggarap tanah sebagai pemenuhan pangan, mata pencaharian hingga perputaran ekonomi di bidang pangan bisa di manfaatkan. Akan tetapi, Latas menilai tanah yang menjadi garapan atau tanah garapan menurut SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, harus di lakukan secara tegas untuk kepentingan warga petani penggarap.

“Yang jadi pertanyaan kami, apakah praktek jual beli sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak pemerintah untuk pengarap, itu diperbolehkan?. Meski dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak, lahan garapan diperuntukkan untuk garapan pertanian. Secara aturan ini perlu disikapi secara serius oleh pihak pemerintah, agar kondisi bangli di Pasir Salam tidak semakin menjamur,” cetusnya.

Febri menegaskan, melihat kondisi menjamurnya bangli di atas lahan garapan Pasir Salam, harus ada tindakan kongkrit yang dilakukan pemerintah daerah maupun provinsi. Hal tersebut dilakukan, untuk meminimalisir adanya oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan semata dari keberadaan lahan garapan Pasir Salam.

“Dalam hal ini, diharapkan ada upaya instansi terkait yang melakukan peninjauan ulang untuk menyampaikan peringatan. Pasalnya, keadaan bangli di Jalan Baru Pasir Salam ini sudah berlangsung sejak lama dan perlu adanya edukasi kepada para penggarap, untuk tidak tergiur oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab,” tandas dia.

Redaktur : Rudi Samsidi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.