Status HGU PT Pasir Salam Expired, Ini Pesan SPI Untuk Pemda

oleh -162 views
SUKABUMI-Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi ikut mengomentari berakhirnya HGU PT. Pasir Salam, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, sejak Agusutus 2020 lalu. SPI menilai secara yuridis sudah menjadi status bekas alias Eks HGU karena sudah lebih dari satu tahun berakhirnya.

Hal tersebut dilontarkan Rozak Daud
Ketua DPC SPI Sukabumi, disela diskusi membahas isu kisruh yang dirasakan para penggarap Pasir Salam mencuat di publik. Menurutnya, dengan begitu maka tanah tersebut kembali ke dikuasai langsung oleh negara dan dipergunanakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Adapun pihak perusahaan sedang menempuh proses memohon perpanjangan, itu adalah hak perusahaan yang dijamin Undang-undang. Akan tetapi jangan lupa, disini masyarakat pun memiliki hak yang sama dihadapan hukum untuk memohon hak atas tanah Eks HGU PT. Pasir Salam,” kata Rozak, melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (22/12/21).

Maka, lanjut Rozak, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, harus bijaksana dan jangan hanya mengedepankan keinginan perusahaan yang memproses perpanjangan. Pemda wajib mendengar aspirasi para petani yang dari jaman reformasi sudah mengarap di sana.

“Berdasarkan fakta dilapangan PT. Pasir Salam telah menelantarkan tanahnya sehingga digarap dan dikuasai oleh petani. Padahal dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa kewajiban Pemegang HGU harus mengusahakan sendiri tidak boleh diterlantarkan,” cetusnya.

Jadi selama status PT Pasir Salam dinyatakan kadaluwarsa masa aktifnya, Rozak menyatakan Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sukabumi tidak objektif dalam melakukan penilaian kelas kebun, jadi hasil uji petik yang dikeluarkan menurut Rozak, hanya sepihak versi kepentingan pengusaha saja. Sehingga dalam menanggapi perjuangan petani selalu normatif.

Lahan
Foto Istimewa.

“Kelihatannya pemda belum serius menganggap persoalan reforma agraria menjadi kebutuhan serius rakyat, padahal Reforma Agraria itu program prioritas Jokowi,” selorohnya.

Dengan status Eks HGU PT Pasir Salam sudah habis lebih dari setahun, tentu selama ini tidak produktif dan tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan,” tegas Rozak.

Maka dengan begitu, lanjut Rozak tanah tersebut sudah menjadi lokasi Prioritas Reforma Agraria oleh Pemda untuk diserahkan kepada petani. Bukan malah pemerintah merekomendasikan perpanjangan HGU, ini harus bisa dievaluasi dan jangan sampai terkesan pemerintah tidak pro rakyat petani.

“Dalam hal ini, kami SPI mendukung penuh dan ikut mengawal perjuangan petani penggarap bersama ormas GOIB untuk mendapatkan hak atas tanah di Eks HGU PT. Pasir Salam,” tandas Rozak Daud.

Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya seputar aspek legal permohonan rekomendasi perpanjangan yang dilayangkan pihak perusahan, pihak perusahaan PT. Pasir Salam tidak bisa berkomentar lebih luas.

“Maaf, terkait proses perizinan/legalitas, bisa langsung ke kantor Pst Jkt di Wisma Indocement Lt-17,” tandasnya.

Redaktur : Rudi Samsidi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.