Kejari Depok Kembali Tetapkan ASN Damkar Sebagai Tersangka

oleh -159 views

Depok.transmetro.id

Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali menetapkan ASN Kota Depok sebagai tersangka, kali ini dari Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok.

“Kemarin kami telah menetapkan kembali satu orang tersangka atas nama WI yang berstatus ASN pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengadaan pada sangkaan tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017-2018,” ungkap Kajari Depok, Sri Kuncoro ditemui di kantornya, Kamis (06 /01/2022).

WI sendiri, lanjut Sri Kuncoro disangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP. Jadi total sudah tiga Tersangka dalam perkara Korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok

Sri Kuncoro melanjutkan, dengan rincian dua tersangka klaster tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017-2018 yakni AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Mantan Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok serta WI selaku Pejabat Pengadaan, dengan estimasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut berkisar 250 juta rupiah.

Selanjutnya klaster korupsi pemotongan gaji pegawai Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok dengan tersangka berinisial A yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, dengan perkiraan kerugian negara mencapai 1,1 miliar rupiah, dan A disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU Tipikor.

Untuk kedua klaster perkara tersebut akan dilakukan penanganan oleh Jaksa Penyidik secara profesional dan proporsional.

“Selanjutnya dapat kami sampaikan juga bahwa ditahun 2022 ini selain melaksanakan kegiatan penindakan kami juga akan mengoptimalkan dan memprioritaskan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi seperti di Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok ini,” imbuh Sri Kuncoro.

Jadi, masih menurut Kajari, program pencegahan lebih diprioritaskan. Jika sudah diingatkan namun masih tetap membandel melakukan penyimpangan, maka tentunya akan dilakukan upaya penindakan secara proporsional dan profesional.

Selanjutnya Sri Kuncoro optimis, perekonomian Kota Depok tahun 2022 ini akan tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan karena upaya pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan guna mendukung penguatan pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat bencana mundial pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sekira dua tahun, dan saat ini pun masih berlangsung.

“Di tahun 2022 ini, selain melakukan pendampingan melalui Jaksa Pengacara Negara sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun ini, ada terobosan terkait upaya pencegahan dengan melakukan inovasi melalui bidang intelijen dengan mengoptimalkan kegiatan penyuluhan penerangan hukum yang sebelumnya dengan metode hanya satu arah diganti dengan metode kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD),” ungkap Sri Kuncoro.

Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta lebih mendekatkan Kejari Kota Depok dengan pihak yang membutuhkan pelayanan, maka telah ditempatkan Kantor Jaksa Pengacara Negara dan Pos Pelayanan Hukum Terpadu di Gedung Dibaleka Balaikota Kota Depok.

(Hendrik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.