Forum Perangkat Daerah Bappedalitbang Bahas Perencanaan 2023

oleh -180 views

Bogor.transmetro.id
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 secara hybrid pada Hari Selasa, 15 Februari 2022 bertempat di ruang rapat Ciliwung Bappedalitbang Kabupaten Bogor mulai pukul 08.00 WIB.

Dihadiri langsung Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bupati, Analis Kebijakan Utama, beberapa perangkat daerah, kecamatan dan unsur lainnya. Peserta melalui online (zoom) Kepala Perangkat Daerah, Forkompinda, Pimpinan dan Anggota Dewan, Kecamatan, BUMN/BUMD, Instansi Vertikal Pusat dan Provinsi, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Perguruan Tinggi, Lurah, Tokoh Masyarakat, LSM, serta Stakeholder terkait. Bertindak sebagai narasumber secara online Dr. Guspika, MBA. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas dan Drs. Bob F. Sagala, M.Si. Kasubdit. Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dalam acara Zoom Meeting Bappedalitbang membahas Perencanaan 2023

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bogor, Nuradi membacakan sambutan Bupati Bogor Ade Yasin. Bahwa, Perencanaan harus fokus pada pencapaian target visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tema Pembangunan Tahun 2023 Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.
“Perhatikan Hasil Musrenbang Kecamatan, Pokir dan Seluruh Jalur Perencanaan, Perhatikan Penanganan Kesehatan, Pelayanan Sosial dan Pemulihan Ekonomi, Perhatikan Target Perangkat Daerah yang tercatat dalam Renstra Perangkat Daerah, Perhatikan LPE, Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan,” pinta Bupati melalui sambutan tertulisnya.
 
“Forum ini untuk menyamakan persepsi, menyamakan tujuan dalam rencana kerja Pemkab Bogor tahun 2023. Ini merupakan struktur yang akan membantu tugas Bupati sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta membantu mewujudkan target visi misi dalam RPJMD 2018-2023,” lanjut Bupati.

Bappedalitbang Kab Bogor mengikuti Zoom Meeting membahas Perencanaan 2023

Kepala Bappedalitbang (Kaban) dalam paparannya yang disampaikan oleh Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Ir. Dadang Sofyan Iskandar M,Si. bahwa berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 8,13 persen naik dari tahun sebelumnya 7,69 persen. Namun kondisi tersebut justru berbeda dengan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor yang tercatat menurun. Dimana pada tahun 2021 angkanya sebesar 12,22 persen dibanding tahun sebelumnya 14,29 persen.

“Begitu pun dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukan hasil positif. Dimana angkanya naik dari (-1,77) persen tahun 2020, menjadi 3,48 pada tahun 2021. Untuk selanjutnya bahwa secara substansi Bappedalitbang merencanakan seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Bogor, di dalamnya adalah bagian tak terpisahkan dari adanya data, dimana harus adanya kerja sama yang terintegrasi dari seluruh SKPD dan dalam pelaksanaan ada dukungan dari seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Selanjutnya, menurut Kaban, agar dapat direalisasikan dengan mudah, dari 31 indikator tersebut agar semua unsur mengambil peran. Dua produk rancangan pembangan daerah dan rancangan perangkat daerah. Dari berbagai permasalahan yang ada menunjukan belum optimalnya perencanaan yang direalisasikan. Hal ini perlu adanya banyak evaluasi untuk perencanaan selanjutnya.

Bappedalitbang Kab Bogor membahas Perencanaan 2023 melalui Zoom Meeting

Melanjutkan sambutan Kaban, Dadan menyampaikan bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dengan mempedomani tahun perencanaan dalam substansi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Sementara Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas, Guspika melalui Zoom menyebutkan bahwa dalam Renja Kabupaten Bogor tahun 2023, Pemkab Bogor harus juga melibatkan para tenaga fungsional yang ada di wilayahnya.

Guspika, Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas

“Ada 5 Juknis yang telah dan akan disusun, yaitu Juknis Penilaian Kinerja Perencana Kepmen Bappenas No 1 Tahun 2022, Juknis Penyusunan Formasi, Juknis Pengangkatan Kenaikan Pangkat dan Juknis Kompetensi. Adanya perubahan mindset dan pola kerja para atasan. Atasan adalah pimpinan dari satu unit kerja (Kaban dan Kabid). Sub koordinator bukan jabatan, hanya tugas tambahan, diharapkan kinerja inividu harus mendukung kinerja organisasi. Kinerja organisasi dan kinerja individu harus terkait. Kinerja organisasi : RPJMD, RKPD, RENSTRA, sasaran, target, IKU nya seperti apa,” terangnya.

Masih menurut Guspika, perjanjian Kinerja hanya disusun oleh Kaban dan Kabid. Kinerja organisasi ada beberapa tahap yaitu cascading organisasi, kinerja individu dilakukan melalui dialog kinerja, antara atasan dan bawahan, Peran individu dituangkan dalam SKP. SKP merupakan rencana kerja individu, dalam SKP ada IKI, Indikator Kinerja Individu serta khusus untuk jafung, harus menyusun SKP dan lampiran SKP. “Ini bagian penting yang harus dilakukan. Libatkan para pejabat fungsional sesuai dengan kemampuannya di bidang masing-masing,” ungkapnya.

Sedangkan Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bob F. Sagala, memaparkan beberapa poin penting yang harus dilakukan Pemkab Bogor dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2023. Diantaranya Pemkab Bogor harus fokus pada capaian akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Bob F. Sagala, Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

“Artinya harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sejak awal rencana tersebut dilakukan. Khususnya untuk IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKD (Indeks Kinerja Daerah) dengan Penguatan Pengendalian dan Evaluasi (dalev) RPJMD sebagai justifikasi pencapaian IKU dan IKD,” terang Bob.

Selain itu, masih menurut Bob, adalah penyelarasan yang efektif tahun V RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 dengan Men-PPN/Ka Bappenas, termasuk dukungan Major Project, PSN, Perpres 79/2019, tentang Penerapan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terbaru dan Penggunaan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022 harus juga dilakukan.

“Dengan beberapa hal itu, Renstra dan Renja Perangkat Daerah diharapkan dapat masuk dalam RKPD Tahun 2023. Karena kebijakan Pedoman Penyusunan RKPD 2023 melanjutkan arah kebijakan urusan pada RKPD 2022 (kinerja, indikator kinerja, dan target),” imbuhnya.

penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Bappedalitbang

Pada pelaksanaan Forum PD ini diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Bappedalitbang oleh Perwakilan Peserta (Dr. Nuradi, SH, MH, M.Hum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Drs. Rustandi, M.Si, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Didi Kurnia, SH, Analis Kebijakan Utama, Ir. Suryanto Putra, MSi, Kepala Bappedalitbang, Supriyanto, ATD, MM, Sekretaris Inspektorat  dan Irawan Susanto, SE, ME, Kabid. Pendataan dan Penilaian Bappenda.
(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.