Transmetro.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD se-Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 1, Bandung, pada Rabu (04-06-2025).
Rakor ini bertujuan menguatkan sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi, khususnya antara kepala daerah dan DPRD di wilayah Jawa Barat bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Muttawali, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Keduanya didampingi oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran APBD bebas dari intervensi serta berorientasi pada kepentingan publik.
“Pemprov Jabar akan menguatkan fungsi pengawasan dan pengendalian demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh.
Sebagai penutup, seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Barat melakukan penandatanganan dokumen komitmen anti korupsi sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih dari praktik KKN.
Source : Netralnews.com
