Sukabumi Transmetro.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menggelar Rapat Dinas Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah, Sukabumi, pada Senin (25-08-2025). Dimana Bupati Sukabumi, H. Asep Japar (Asjap) memimpin langsung acara yang dipandu Sekretaris Daerah, H. Ade Suryaman.
Kegiatan acara diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan 13 kecamatan terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik dalam mendukung layanan di tingkat kecamatan.
Dalam arahannya, Asjap menegaskan Pemkab Sukabumi terus memperkuat koordinasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pentingnnya sinergi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, khususnya bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, jelas di butuhkan.
Ia mendorong agar camat, kepala desa, RT dan RW lebih intensif berkomunikasi dengan masyarakat guna mempercepat penanganan berbagai kebutuhan di lapangan.
” Kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Sukabumi dengan pelayanan yang semakin prima. Bila ada informasi terkait masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan, segera lakukan penanganan maksimal. Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit harus terus diperkuat melalui MoU agar pelayanan lebih mudah dirasakan masyarakat,” terangnya.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh aparatur mempersiapkan strategi bersama dalam menyukseskan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-155. Menurutnya, keterlibatan kepala desa beserta istri dalam memeriahkan gelar budaya menjadi wujud nyata kebersamaan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menekankan pentingnya semangat bekerja dengan hati serta adaptasi di era digital. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu memiliki konsep kerja yang matang dengan target yang jelas sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
“Camat merupakan ujung tombak pemerintah di wilayah. Harus aktif, proaktif, bahkan membentuk tim khusus untuk menghadapi isu-isu daerah seperti kebencanaan, infrastruktur, dan kesehatan. Evaluasi berkala sangat penting agar perencanaan kita semakin terarah dan tepat sasaran,” pungkasnya.
H. Andreas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat jadwal evaluasi internal, sehingga langkah pembangunan yang ditempuh dapat memberikan dampak positif dan terukur.*
dok/kab/smi
