Bogor Transmetro.id – Anggaran kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Bogor menuai sorotan publik, setelah ditetapkan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 44 tahun 2023, menunjukan angka kenaikan signifikan.
Ketua Bidang Kepedulian Sosial PWRI Bogor Raya, Soleh alias Atenk, menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang tidak berempati terhadap kondisi masyarakat.
Soleh menyayangkan keputusan yang di teken mantan Bupati Iwan Setiawan pada 22 September 2023, menggantikan aturan lama, Perbup Nomor 45 Tahun 2017, sangat tidak wajar.
“ Bayangkan saja, saat rakyat kecil merasa terpukul menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, para pejabat justru asyik sibuk sendiri menikmati kenaikan tunjangan fantastis. Ini sangat tidak etis,” tegas Soleh, saat bersilaturahmi ke kantor redaksi VOA Bogor di Ciomas, pada Sabtu (20/9/2025).
Diketahui, lonjakan tunjangan tersebut terbilang mencolok, Ketua DPRD dari Rp22 juta melonjak jadi Rp44,5 juta, Wakil Ketua dari Rp20 juta menjadi Rp43,5 juta, dan anggota dari Rp18,5 juta naik ke Rp38,5 juta per bulan. Artinya, kenaikan menembus lebih dari 100 persen.
Menurut Soleh, langkah ini hanya akan menambah jarak antara pejabat dan rakyat.
“ Masyarakat tentu akan bertanya di mana letak penghematan? Di mana empati? Seharusnya APBD diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat seperti, bansos, infrastruktur dasar, hingga layanan kesehatan, dan bukan untuk mempertebal kantong pejabat,” kritiknya tajam.
Ia menambahkan, kebijakan ini menciderai rasa keadilan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami warga.
” PWRI Bogor Raya menegaskan, DPRD seharusnya jadi teladan pengorbanan, bukan contoh kemewahan,” jelasnya.*
Red
