Warga Lapor Pencemaran, Ketua DPRD Sidak Pabrik Batu Kapur di Jampangtengah 

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali cek pabrik pengolahan batu kapur di Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Selasa (17/11/2026) (Sumber : su/dok dprd)

SUKABUMI– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan lapangan ke pabrik pengolahan batu kapur di Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (17/11/2026).

Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi serta keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri pengolahan batu kapur di wilayah tersebut. Dalam peninjauan itu, Budi didampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Camat Jampangtengah, serta Kepala Desa Padabeunghar.

Baca Juga  Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2025, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Beri Pesan Penuh Makna.

Salah satu lokasi yang disambangi rombongan yakni pabrik pengolahan batu kapur milik PT Wan Shi Da yang berlokasi di Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah.

“Menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengenai pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Jampangtengah kaitan dengan pabrik pengolahan batu kapur, kami bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan pengawasan lapangan dan cek lokasi,” ujar Budi dilansir sukabumiupdate.com.

Dari hasil pengecekan sementara di PT Wan Shi Da, Budi menyebut pihak perusahaan telah mengantongi izin operasional secara lengkap. Selain itu, proses pembakaran pada pengolahan batu kapur di pabrik tersebut juga diketahui telah menggunakan batu bara, bukan lagi menggunakan kayu bakar, limbah kain, maupun limbah cair yang berisiko memicu polusi pekat.

Baca Juga  Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Sampaikan Pandangan Fraksi Tentang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

“Memang pabrik pengolahan batu kapur di Jampangtengah itu banyak, namun kami baru bisa mengecek ke PT Wan Shi Da. Izin operasional perusahaan itu lengkap, pengolahannya juga sudah menggunakan bahan bakar batu bara, bukan kayu bakar, bekas kain, maupun limbah cair. Hanya memang perusahaan itu untuk bahan bakunya masih membeli dari Kecamatan Gunungguruh,” jelasnya.

Meski secara administrasi dan bahan bakar dinilai sudah sesuai ketentuan, DPRD tetap meminta langkah pengujian teknis guna memastikan dampak aktivitas pabrik terhadap lingkungan sekitar. Pihaknya mendorong DLH segera melakukan pengukuran baku mutu udara di area pabrik dan permukiman warga.

“Kami juga sudah merekomendasikan kepada DLH untuk mengukur kualitas udara,” tegas Budi.

Baca Juga  Hadiri Upacara HUT RI Ke-80, Dewan Teddy Setiadi,: Momentum Penting Mengenang Para Pejuang Untuk Memerdekakan Indonesia.

Sementara itu, terkait keberadaan pabrik-pabrik pengolahan batu kapur lainnya yang tersebar di Kecamatan Jampangtengah, Budi memastikan pengawasan akan terus berlanjut secara bertahap.

“Adapun untuk melakukan pengecekan kepada perusahaan yang lainnya akan diagendakan kembali oleh Komisi II,” pungkasnya.(SU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *