Anggota DPRD Kab.Sukabumi Paoji (tengah) dok/radarsukabumi.com
Pabuaran. transmetro.id Minggu,16 Desember 2024
SUKABUMI, – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji, berkomitmen untuk mendorong relokasi warga yang terdampak pergerakan tanah di Kecamatan Pabuaran ke lokasi yang lebih aman.
Hal ini disampaikannya usai mendampingi kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, ke wilayah tersebut pada Minggu (14/12/2024).
Paoji menjelaskan, pergerakan tanah yang paling parah terjadi di Desa Lembur Sawah, meskipun terdapat tujuh desa lainnya di Kecamatan Pabuaran yang juga terdampak bencana serupa, termasuk banjir bandang.
“Ada beberapa desa yang terdampak, seperti Sukajaya, Kampung Sawah, Sirnasari, dan Bantarsari. Meski banjir hanya lewat, pergerakan tanah di sini sangat berbahaya,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Paoji bersama Fraksi PDI Perjuangan Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi segera turun tangan memberikan bantuan.
“Kami langsung merespons dengan menyalurkan bantuan tenda darurat. Awalnya kami pasang 10 tenda, kemudian bertambah menjadi 17 tenda, dan kami terus berkoordinasi untuk menambahnya lagi,” tambah Paoji.
Terkait dengan relokasi warga, Paoji menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan pengecekan lapangan dan memprioritaskan penanganan darurat terlebih dahulu. Salah satunya adalah pengadaan fasilitas MCK dan distribusi pipanisasi sepanjang 5 km untuk kebutuhan air bersih.
“Sementara itu, untuk relokasi pengungsi, kami telah mengusulkan agar lahan di dekat kehutanan dapat dimanfaatkan,” jelas Paoji.
Meski demikian, Paoji menyebutkan bahwa prosedur perizinan untuk penggunaan lahan kehutanan masih menjadi tantangan.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan dukungan untuk mempermudah proses perizinan, mengingat kebutuhan mendesak ini untuk keselamatan warga,” ujarnya.
Paoji menambahkan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus dikutif radarsukabumi.com berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Kehutanan dan lembaga lain, untuk memastikan lahan tersebut dapat segera digunakan untuk relokasi warga.
“Kami akan membantu mempercepat perizinan, meskipun dalam kenyataannya, meski perizinan sudah dipermudah sejak masa Presiden Jokowi, masih banyak kendala di lapangan,” paparnya.
