Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Dukung Perubahan BPR, Dorong Skema Syariah

Hera Iskandar, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Gerindra dalam paripurna raperda BPR (Sumber: dok dprd kabupaten sukabumi)

SUKABUMI – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat dalam rapat paripurna Senin, 10 Maret 2025.

Dalam rapat tersebut, Hera menegaskan bahwa perubahan nomenklatur ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mewajibkan seluruh BPR berganti nama. Namun, ia juga menekankan bahwa Fraksi Gerindra memiliki ekspektasi lebih jauh terhadap perubahan ini.

“Kami mendukung penuh usulan ini, karena merupakan amanat undang-undang. Namun, Gerindra berharap BPR bisa bertransformasi menjadi BPR Syariah. Hal ini agar sejalan dengan visi-misi Bupati Sukabumi, yakni Mubarokah, yang bermakna keberkahan. Apakah mungkin kita bisa mendapatkan keberkahan dengan sistem perbankan yang tidak syar’i?” ujar Hera.

Baca Juga  Tanggapan Fraksi DPRD Atas Pendapat Bupati, Paripurna DPRD Ke4.

Menurutnya, penerapan sistem syariah tidak hanya selaras dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga lebih inklusif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan berbasis syariah. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk alat maupun fasilitas, agar BPR dapat berkembang lebih luas.

“BPR nantinya jangan hanya berfokus pada sektor ekonomi kecil, tetapi juga bisa masuk ke korporasi untuk meningkatkan laba. Kehadiran BPR bukan sekadar mencari keuntungan sebagai BUMD, tetapi juga harus melayani rakyat, seperti membantu petani membeli benih dan pupuk, serta pedagang kecil agar mereka terhindar dari jeratan bank ilegal,” katanya.

Lebih lanjut dikutif sukabumiupdate, Hera menegaskan bahwa keberadaan BPR yang kuat juga menjadi kebanggaan dan harga diri bagi Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga  DPRD Kab.Sukabumi Fraksi Golkar Komitmen Kawal Kebijakan, Akomodasi Kepentingan Masyarakat

“Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal harga diri dan bentuk gengsi Kabupaten Sukabumi. Kita harus memiliki bank daerah yang benar-benar kuat dan mampu melindungi masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *