Transmetro.id – Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan oleh aksi di luar nalar yang dilakukan pejabat pemerintah khususnya di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Dimana Rudi Mas’ud yang menjabat sebagai Gubernur Kaltim dikabarkan telah membeli kendaraan dinas seharga 8,5 Miliar.
Apa yang dilakukan politikus Golkar itu tentu mendapat sorotan dari publik. Kebijakan itu disebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran serta kebutuhan untuk mengatasi persoalan di Kalimantan Timur.
Melansir Intisari-Online, pada Sabtu (28-02-26), Rudi berasumsi bahwa kendaraan dinas yang di pakainya itu merupakan bagian dari pelengkap Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara.
Dalam keterangannya, Rudi mengatakan pengadaan mobil dinas ini penting. Apalagi, katanya, Pemprov Kaltim belum menyediakan kendaraan dinas. Selama ini dia masih menggunakan kendaraan pribadi.
“ Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Tak hanya itu, dirinya juga menyebut bahwa sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil untuk di Kalimantan Timur.
” Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Selasa, 24 Februari 2026, lalu.
Dia menambahkan, meski besaran anggaran mobil dinasnya mencapai Rp8,5 miliar, proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan. Dia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur spesifikasi kendaraan dinas kepala daerah.
“ Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, pengadaan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc, untuk jenis jeep 4.200 cc. Mobil yang kami adakan hanya yang 3.000 cc,” jelasnya.
Menurut Sekda Kaltim Sri Wahyuni, pengadaan kendaraan jenis SUV Hybrid 2996 cc itu dipertimbangkan bukan semata soal kenyamanan, melainkan kebutuhan operasional di lapangan. Dia menilai, mobil dinas Gubernur Kaltim ini dibutuhkan untuk menunjang mobilitas yang kerap menghadapi medan berat di sejumlah wilayah Kaltim.
“ Intinya, kalau kepala daerah ingin memastikan langsung kondisi lapangan, kendaraan yang digunakan memang harus mendukung. Supaya ketika mengambil kebijakan infrastruktur, itu benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” tutur Sri, Senin (23/2/2026), dikutip dari Kompas.com.
Rudy Mas’ud lahir di Balikpapan pada 7 Desember 1981. Politikus Partai Golkar ini mengampu pendidikan di SDN 008 Balikpapan 1987-1993, SMPN 4 Samarinda 1993-1996, SMAN 2 Balikpapan 1996-1999.
Setelah itu, Rudy Mas’ud melanjutkan pendidikan di S1 Ekonomi di Universitas Mulawarman Samarinda pada 1999-2006. Kemudian melanjutkan S2 Magister Ekonomi di kampus yang sama pada 2017-2020.
Sebelum terjun di dunia politik, Rudy Mas’ud pernah berkarier sebagai Dirut PT Barokah Bersaudara Perkasa 2007-2013, Komisaris PT Cakra Buanamas Usaha 2014-2015. Lalu menjadi Komisaris PT Eissu Prima Usaha 2015, Dirut PT Eissu Prima Usaha 2015-2018, Dirut PT Cakra Buanamas Utama 2015-2018, serta Executive Chairman PT Barokah Bersaudara Perkasa 2018.
Setelah itu, Rudy Mas’ud menjadi Anggota DPR RI 2019-2024 sekaligus didapuk sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim 2020-2025. Dia kemudian terpilih sebagai Gubernur Kaltim periode 2025-2030.
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rudy Mas’ud terakhir kali menyampaikan hartanya pada 20 Maret 2025 dengan jenis laporan khusus awal menjabat. Dia tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp166.521.104.827 atau Rp166,5 miliar.
Jumlah tersebut sudah dikurangi utangnya sebesar Rp112.694.480.000; dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan Rp26.500.500.000
– Tanah dan bangunan seluas 200 m2/50 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp250.500.000
– Tanah dan bangunan seluas 170 m2/170 m2 di Kota Samarinda, hasil sendiri Rp3.000.000.000
– Tanah dan bangunan seluas 685 m2/590 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp6.200.000.000
– Tanah dan bangunan seluas 720 m2/590 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp15.000.000.000
– Tanah seluas 100.000 m2 di Kab/Kota Penajam Paser Utara, Rp2.050.000.000
- Alat transportasi dan mesin Rp250.000.000
– Mobil, Honda CRV tahun 2010, hasil sendiri Rp100.000.000
– Mobil, Honda FREED tahun 2008, hasil sendiri Rp80.000.000
– Mobil, Suzuki X-OVER tahun 2007, hasil sendiri Rp70.000.000
- Harta bergerak lainnya Rp450.000.000
- Kas dan setara kas Rp28.015.084.827
Tak sejalan dengan semangat presiden
Kebijakan Gubernur Kaltim terkait mobil dinas itu mendapat perhatian dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang kemudian menegurnya. Dia menekankan, sebaiknya Rudy Mas’ud tidak perlu membeli mobil yang harganya berlebihan.
” Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, kepada Kompas.com, Kamis (26/2/2026).
Bima Arya mengatakan, semua belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh kepala daerah ada aturannya. Namun, selain peraturan, Bima Arya mengingatkan, juga ada asas kelayakan.
Dia menambahkan, jika pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan peraturan, mulai dari kapasitas mesin, hingga CC-nya, maka harus dilihat soal kelayakannya. “Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” tutur dia.
Bima juga sudah berkomunikasi dengan Rudy Mas’ud perihal pembelian mobil dinas tersebut. Dia mengungkapkan, Rudy Mas’ud selama ini ternyata menggunakan mobil pribadi.
” Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” ujar Bima Arya. “Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja.”
Daripada digunakan untuk beli kendaraan, masyarakat Kaltim menilai uang Rp8,5 miliar itu sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Suryani (45), salah satu pedagang di Samarinda mengaku pertama kali tahu kabar itu dari media sosial. Begitu menerima kabar tersebut, dia mengaku bingung.
Terlebih, jalan di daerahnya masih ada yang berlubang. Sehingga, dia menilai, dengan anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk menambal lubang jalan. “Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang, Kami tiap hari lewat. Kalau menurut saya sih, mending buat tambal jalan dulu,” ujarnya saat ditemui, Jumat (27/2/2026).
Dia menambahkan, pedagang kecil seperti dirinya lebih merasakan dampak dari perbaikan jalan dibanding urusan mobil dinas pejabat.
“ Kalau jalan bagus, yang jualan, yang belanja nyaman. ‘Kan dipakai tiap hari,” kata dia. Rajian (39), warga lainnya juga punya pendapat serupa.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai, pembelian mobil dinas untuk Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang dibawa Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebutuhan kendaraan dinas itu semestinya dapat disiasati dengan skema lain yang lebih hemat, misalnya menyewa saat diperlukan.
“ Toh tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah dan bisa dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan. Jadi, keputusan tetap melakukan pembelian mobil yang tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo,” kata Deddy.
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, kebijakan tersebut juga menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penurunan signifikan. “Menurut saya pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan. Transfer ke daerah untuk provinsi Kalimantan Timur mengalami pemangkasan hampir mencapai 75 persen, dari Rp 9,3 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun,” ujar Deddy.
Menurut dia, alasan kebutuhan kendaraan untuk mendukung mobilitas di wilayah dengan infrastruktur terbatas, tidak serta-merta harus dipenuhi dengan mobil berharga mahal. “Jika alasannya karena kondisi infrastruktur yang sangat buruk, ada banyak jenis mobil yang mampu dengan harga lebih murah. Pembelian mobil mewah saat anggaran seret harusnya bisa ditunda ke tahun berikutnya atau dibatalkan sama sekali,” kata dia.*
