Kejati Jabar Tahan 2 Tersangka Korupsi Penyaluran Dana KUR, BRI Citamiang

Kejati Jabar Tahan 2 Tersangka Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kantor BRI Unit Citamiang Kota Bandung . Dijebloskan Ke- Penjara 

Citamiang, transmetro.id, Senin, 14 Maret 2023, Laporan, Barmen sigalingging /berita7Net.

BANDUNG,-Berdasarkan hasil Penyidikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi penyelewengan dengan modus pemberian bantuan sosial kepada warga miskin namun identitas serta tanda tangannya digunakan seolah-olah sebagai penerima bantuan, namun ternyata merupakan pencairan dana KUR Mikro.

Hal ini terjadi kepada 189 orang debitur/nasabah yang datanya digunakan untuk pencairan dana KUR yang dikorupsi ini.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah melakukan pemeriksaan menetapkan TM sebagai tersangka serta dilakukan penahanan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Citamiang Kantor Cabang Bandung Martadinata pada tahun 2020 dan 2021.

Baca Juga  Kejati Jabar Tetapkan Pj. Bupati Bandung Barat Sebagai Tersangka

Tersangka TM berperan untuk mensuplai data data fiktif yang digunakan untuk penyelewengan Dana KUR tersebut.

Kerugian Negara dari dugaan tindak pidana korupsi ini diperkirakan lebih dari Rp.5 Milyar.

Tersangka dilakukan penahanan Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-463/M.2/Fd.1/03/2023 Tim Dari Penyidik Kejati Jabar melakukan penahanan terhadap tersangka lain terkait kasus yang sama yaitu IDP sebagai petugas Customer Service BRI Unit Citamiang Kantor Cabang Bandung Martadinata.

Setelah diperiksa selama kurang lebih tujuh jam Tim Penyidik Kejati Jabar menetapkan IDP sebagai tersangka kedua. IDP itu selanjutnya ditahan selama dua puluh hari kedepan di Rumah Tahanan Kebon Waru Bandung bersama dengan tersangka TM yang terlebih dahulu ditahan. Tandas kasi penkum kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutan Sinomba SH.MH

Baca Juga  Kapolres Sukabumi Bersama Tim Gabungan Lakukan Penutupan Tambang Emas Ilegal

Para Tersangka TM dan IDP dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupasi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupasi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Red/Frans Hp 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *