Sukabumi Transmetro.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengisian kuisioner evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Sukabumi, Senin (1/9/2025).
Agenda rapat tersebut mengarah pada kesiapan Kabupaten Sukabumi untuk menghadapi evaluasi penyelenggaraan MPP yang digelar Pemerintah Pusat.
Persiapan ini di anggap sebagai poin penting, mengingat MPP dinilai sebagai wajah reformasi birokrasi dalam memberikan layanan cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat
Dalam rapat koordinasi itu, Sekda menekankan bahwa kehadiran MPP bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan bagaimana pemerintah benar-benar menghadirkan pelayanan terbaik untuk publik.
” MPP Sukabumi memang baru berjalan kurang dari satu tahun, tetapi persiapannya sudah lama dilakukan. Kami ingin masyarakat dapat merasakan langsung layanan yang mudah diakses, baik secara tatap muka maupun melalui pelayanan mobile,” ujar Sekda.
H. Ade juga menyinggung kondisi Jawa Barat secara keseluruhan, di mana tingkat keterisian MPP baru mencapai 81 persen. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bersama agar Kabupaten Sukabumi bisa menjadi salah satu daerah yang menunjukkan kinerja optimal.
“Kami mohon kerjasama semua instansi baik pemerintah maupun vertikal agar pelaksanaan penilaian berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menambahkan bahwa evaluasi yang akan dilakukan pemerintah pusat menjadi momen penting untuk mengukur efektivitas MPP. Ia menegaskan, evaluasi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sarana perbaikan berkelanjutan.
” Sejak 2021 pemerintah sudah melakukan penilaian MPP. Tahun ini Kabupaten Sukabumi mendapatkan kesempatan untuk dievaluasi langsung. Harapannya kita bisa meraih predikat prima,” ungkapnya.
Kadis menyampaikan bahwa MPP harus mampu menghadirkan layanan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Untuk itu, instansi terkait diminta melengkapi standar operasional prosedur (SOP) dan meningkatkan kualitas publikasi layanan.
Evaluasi pemerintah pusat nantinya akan menentukan kategori MPP daerah, mulai dari tidak layak hingga prima. Kabupaten Sukabumi optimistis bisa masuk kategori terbaik, sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk menghadirkan reformasi birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.*
dok/kab/smi
