Wakasek SMA 1 Parungkuda Tanggapi Keluhan Warga Terkait PPDB
Parungkuda, transmetro.id – Jum’at, 07 Juni 2024, Laporan Linda Herlina, Editor Frans Hp.
SUKABUMI– Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB 2024 di SMAN Parungkuda menuai protes warga dalam sistim zonasi, warga berharap agar pemerintah tidak menerapkan ke sistem zonasi dan dilakukan seperti dahulu kembali dengan sistem nilai atau nem.
hal ini ditanggapi Wakil Kepala Sekolah Bidang (WAKABID) Kurikulum, Reni. dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa dalam gelombang pertama kondisi websetnya eror.
“Dalam gelombang pertama kondisi websetnya eror sehingga pada hari pertama gelombang 1, tidak ada seorang pun yang mendaftar di SMAN 1 Parungkuda jelasnya kepada transmetro.id, Selasa (04/06/2024) kemarin.
Ia menyebut PPDB gelombang pertama adalah sistem zonasi sehingga, diharapkan calon siswa yang mendaftar dari masyarakat sekitar sekolah.
“Untuk gelombang pertama, adalah PPDB sistem zonasi dan orang yang tak mampu, tapi sayang website nya eror sehingga tidak ada yang mendaftar,” katanya.
tambahnya,” kalau pada hari Senin kemarin, pihaknya sengaja mengundang beberapa kades se-kecamatan Parungkuda, tetapi ada dua desa yang tidak hadir saat itu,
itupun ada Kepala Desa Pondokasolandeuh, Ujang Sopandi sempat protes soal sistem zonasi, tetapi inikan program nasional, jadi harus dijalani sesuai aturan, toh ada program prestasi ini,” ucap Reni.
Sementara itu, mengenai program tahun kemarin, memang lewat jalur zonasi, tidak ada warga dari Desa Pondokkasolandeuh, yang ikut dalam program tersebut. “Paling ada beberapa warga yang bisa masuk melalui sistem prestasi,” jelasnya.
Kuota pada PPDB 2024 adalah sebanyak 432 siswa yang bakal diterima di sekolah ini. “Ada dari warga Pondokkaso Landeuh yang mengikuti PPDB 2024,” ujar Rini.
Terpisah, Kades Pondokkasolandeuh, Ujang Sopandi membenarkan soal protes dari pihaknya. “Saya memperjuangkan warga masyarakat, supaya bisa sekolah di sekolah negeri,” katanya.
Kalau di Desa Pondokasolandeuh, banyak warga yang protes terkait soal PPDB 2024. “Itu yang membuat saya protes dengan sistem zonasi, soalnya dianggap warga kalau desa bisa menjembatani ke SMAN 1 Parkuda,” ujarnya.
Kejadian ini, menurutnya, terus berlangsung setiap tahunnya. “Saya berharap agar pemerintah tidak menerapkan ke sistem zonasi, kembali kayak dulu saja lah sistem nilai atau nem,” tegasnya.****
