Sukabumi Transmetro.id – Wakil Walikota Sukabumi, H. Ayep Zaki membuka giat acara Muswarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) khusus bagi para penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, digelar Bappeda Kota Sukabumi pada Jumat, (14-11-25) di Ruang Pertemuan (Ruper).
Dalam forum yang dihadiri para kepala perangkat daerah serta berbagai organisasi masyarakat mewakili kelompok rentan tersebut. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif.
Wali Kota Sukabumi mengajak seluruh peserta untuk berikhtiar bersama demi pembangunan kota.
Ia menekankan pentingnya pergaulan positif, saling menasihati, dan saling mendukung, terutama dalam membangun Kota Sukabumi yang berpihak kepada semua kelompok masyarakat.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa belanja pegawai Kota Sukabumi masih tergolong sangat tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
Wali kota kemudian memaparkan sejumlah capaian pemerintah, di antaranya penurunan angka prevalensi stunting hingga 7,2 persen yang membuat Kota Sukabumi meraih insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar.
“Pertumbuhan ekonomi daerah juga sangat baik, mencapai 5,46 persen. Capaian ini menjadi dasar penting untuk melangkah menuju pembangunan yang lebih berkeadilan,” ujar H. Ayep Zaki.
Dalam arahan berikutnya, Wali Kota Sukabumi menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan hanya diukur dari gedung-gedung megah, jalan yang lebar, atau taman yang indah.
Menurutnya, pembangunan yang bermakna adalah pembangunan yang mampu menghadirkan kebahagiaan dan kemandirian bagi seluruh warga, termasuk mereka yang selama ini jarang terdengar suaranya.
“Karena itu, Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi kelompok rentan secara langsung,” tambahnya.
Seusai acara, dalam sesi wawancara, Wali Kota Sukabumi kembali menegaskan bahwa kelompok disabilitas, lansia, perempuan, dan anak memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.
“Harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelaraskan kebutuhan ini dengan kemampuan anggaran daerah,” tandasnya.
Ia menyampaikan bahwa seluruh agenda pembangunan pada akhirnya kembali pada kekuatan fiskal daerah, khususnya pendapatan daerah dari pajak dan PBB-P2.
Pemerintah akan terus berikhtiar agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk di tengah adanya pemotongan dana transfer pusat. Menurutnya, pemotongan fiskal justru harus menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras.
“Saya tekankan pentingnya kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan. Pencapaian target 2025 serta rencana kerja 2026 akan menjadi fokus rapat pimpinan dalam waktu dekat di akhir tahun,” tambahnya lagi.
Selain itu, ia menyatakan bahwa rotasi pejabat akan dilakukan berdasarkan kompetensi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Melalui Musrenbang ini, Kota Sukabumi menunjukkan bahwa keberpihakan kepada kelompok rentan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional.
Pemerintah berharap forum ini dapat menjadi titik awal lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang semakin berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Musrenbang khusus ini menjadi salah satu langkah penting menuju Sukabumi yang semakin ramah, inklusif, dan berkeadilan.
Red/dokpim/smi
