SUKABUMI, – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki kembali berkumpul bersama Forum Perangkat Daerah (FPD) di Kantor Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi pada Jumat (02-05-25), dan di hadiri oleh Camat Cibeureum, para lurah, serta perwakilan dari lembaga kemasyarakatan.
Pada pertemuan kali ini tertuju kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kembali menjadi perhatian serius dalam FPD.
Forum ini digelar sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029 untuk memastikan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan berjalan terencana dan terukur.
Melalui FPD, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi wilayah.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa peningkatan PAD adalah elemen kunci yang menentukan kelangsungan program-program prioritas pembangunan.
“PAD ini yang akan membiayai banyak hal penting di kota kita. Maka dari itu, peningkatannya harus menjadi tanggung jawab bersama,”ucap Wali Kota.
Ia menambahkan bahwa peningkatan PAD akan difokuskan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, para pelaku usaha di Kota Sukabumi wajib hukumnya memiliki izin resmi dan taat pada regulasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah menargetkan capaian PAD Kota Sukabumi hingga Rp500 miliar. Target ini akan diumumkan progresnya sekitar bulan Agustus mendatang. Wali Kota menyebut seluruh elemen termasuk akademisi, pelaku usaha, ahli, dan media massa perlu bersatu dalam gerakan kolaboratif untuk mencapainya.
Setelah forum di Kecamatan Cibeureum, kegiatan FPD berlanjut ke Bappeda Kota Sukabumi. Forum ini mempertemukan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan rencana strategis masing-masing dengan visi dan misi kepala daerah. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD.
Wali Kota menyampaikan bahwa penyusunan Renstra tidak boleh hanya didasari pada persoalan teknis atau keterbatasan anggaran. Menurutnya, perlu dibentuk ekosistem pemerintahan yang kuat dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam tata kelola.
“Ada empat pilar penting yang harus menjadi fondasi kita, yakni nilai-nilai kenabian—siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah—serta sinergi antara ulama, umaro, dan aghniya,” ujarnya. “Ilmu pengetahuan dan kekuasaan harus saling menopang untuk menciptakan keadilan sosial.”
H. Ayep Zaki menambahkan bahwa pembangunan tidak boleh bersifat eksklusif dan tersegmentasi. Pemerintah harus hadir untuk semua kalangan, termasuk kelompok masyarakat miskin (fuqoro). Jika keempat unsur ini, ulama, umaro, aghniya, dan fuqoro, bersatu, maka cita-cita mewujudkan kesejahteraan akan menjadi nyata.
a juga menekankan pentingnya konektivitas antarperangkat daerah agar tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus saling terhubung, berkolaborasi, dan berjalan dalam satu frekuensi untuk memperkuat efektivitas pembangunan.
“Saya ingin agar apa yang kita bicarakan tidak hanya menjadi wacana, tetapi terbukti dalam implementasi nyata. Dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, hingga pelayanan publik yang adil dan merata,” kata Wali Kota Sukabumi.
Dalam forum tersebut, ia juga menggarisbawahi pentingnya digitalisasi tata kelola pemerintahan, termasuk sistem persuratan dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Hal ini penting untuk membangun efisiensi dan akuntabilitas birokrasi.
Renstra Kecamatan Cibeureum, sebagaimana dipaparkan dalam forum, berfokus pada penataan wilayah untuk mendukung kesiapan sebagai pusat pendidikan dan perkotaan. Strategi ini akan menjadi panduan operasional bagi kecamatan selama empat tahun ke depan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menyampaikan bahwa Renstra Bappeda mengacu pada visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta menyesuaikan dengan program prioritas setiap SKPD. Forum ini menjadi wadah untuk mengonsolidasikan seluruh masukan menjadi kebijakan makro pembangunan kota.
Asep menambahkan bahwa perencanaan tematik menjadi pendekatan utama dalam penyusunan Renstra. “Setiap SKPD harus menyusun perencanaan lima tahunan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing, baik di bidang perizinan, kebersihan, kesehatan, sosial, ketertiban, maupun ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Dengan berakhirnya rangkaian Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak mampu mengimplementasikan hasil pembahasan menjadi aksi nyata di lapangan. Pemkot Sukabumi optimistis, dengan fondasi visi IMAN (Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis), pembangunan lima tahun ke depan akan berjalan inklusif dan berkeadilan.
Source :dkp/smi
