Sukabumi Transmetro.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berusaha dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, saat menggelar silaturahmi dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) di ruang utama Balai Kota Sukabumi, Senin (22-09-2025).
Pertemuan yang menjadi langkah penting ini, mengarah pada sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Sukabumi.
Pemkot Sukabumi, kata dia, terus melakukan pembenahan birokrasi berbasis integritas dan kompetensi, termasuk penguatan kinerja BLUD dan BUMD. aset pemerintah seperti kawasan Cikundul juga akan dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru yang dikelola secara profesional dengan dukungan perbankan.
H. Ayep Zaki juga mengungkapkan pentingnya program stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, wali kota menyampaikan keluhan perbankan terkait rendahnya dana pihak ketiga dan kredit akibat ketakutan masyarakat untuk menyimpan uang di bank.
Persoalan ini akan ditindaklanjuti melalui forum Apeksi untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan OJK.
Wali kota juga mengimbau masyarakat dan pengusaha untuk menyimpan uang di bank agar perputaran ekonomi meningkat, sehingga bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan usaha produktif.
Wakil Wali Kota Bobby Maulana menambahkan bahwa Pemkot bersama BJB dan BAZNAS telah menjalankan program PPKS sejak Agustus 2025.
Ia berharap perbankan turut berkolaborasi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, inflasi, dan menjaga kebersihan kota, termasuk penyediaan tempat sampah di setiap tempat usaha.
Pertemuan ini diharapkan menjadi gerbang kerja sama strategis antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam membangun Kota Sukabumi yang bersih, makmur, dan berdaya saing.
Turut hadir lengkapi acara, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Dinsos, serta pejabat terkait lainnya.*
dokpim/smi
